JAKARTA (Lentera) - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meminta pemangkasan anggaran belanja domestik hingga sekitar 10 persen guna mengalihkan fokus pembiayaan ke sektor pertahanan di tengah perang dengan Iran.
Hal tersebut tertuang dalam proposal anggaran tahun fiskal 2027 yang dirilis pada Jumat (3/4/2026). Di mana Trump mengajukan proposal anggaran belanja diskresioner senilai US$2,2 triliun atau sekitar Rp37.000 triliun kepada Kongres AS, yang menitikberatkan peningkatan pada sektor pertahanan.
Mengutip dari Bloomberg, anggaran pertahanan mencapai US$1,5 triliun. Angka ini meningkat tajam dibandingkan usulan US$1 triliun pada tahun fiskal 2026.
Dari total tersebut, sekitar US$1,1 triliun dialokasikan untuk belanja diskresioner dasar Departemen Pertahanan, ditambah US$350 miliar dalam bentuk belanja wajib.
Pemerintah juga masih mempertimbangkan tambahan anggaran Pentagon sebesar US$200 miliar untuk tahun berjalan, seiring keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik bersenjata dengan Iran.
Direktur Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, menyatakan kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat keamanan nasional.
"Presiden Trump berjanji untuk berinvestasi kembali dalam infrastruktur keamanan nasional Amerika, guna memastikan negara kita aman di dunia yang berbahaya," ujarnya dalam pernyataan resmi.
Ia menambahkan, anggaran tersebut dirancang untuk memastikan Amerika Serikat tetap memiliki militer paling kuat di dunia.
Kenaikan anggaran pertahanan ini disebut sebagai yang terbesar sejak World War II. Kebijakan ini muncul di tengah tantangan politik yang dihadapi Trump, termasuk penurunan dukungan publik terhadap kebijakan perang dengan Iran.
Di sisi lain, langkah tersebut memicu polemik di internal politik Washington. Sekutu Trump di Capitol Hill menghadapi tekanan setelah sebelumnya gagal meloloskan sejumlah pemangkasan anggaran yang diusulkan pemerintah.
Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, melontarkan kritik keras terhadap proposal tersebut.
"Anggaran Donald Trump rusak hingga ke akar-akarnya, dan Demokrat akan memastikan anggaran ini tidak pernah lolos," tegasnya.
Ia bahkan mengibaratkan Partai Republik akan "jatuh dari tebing" jika tetap mendukung kebijakan tersebut.
Secara keseluruhan, peningkatan belanja ini berpotensi memperlebar defisit anggaran Amerika Serikat yang sudah tinggi. Berbeda dari praktik sebelumnya, proposal tersebut tidak menyertakan proyeksi dampak defisit dalam jangka 10 tahun, yang dijanjikan akan dirilis terpisah.
Anggaran ini juga tidak mencakup program belanja wajib utama seperti Social Security, Medicare, dan Medicaid, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar defisit jangka panjang.
Dalam rincian alokasi, pemerintah menganggarkan US$65,8 miliar untuk pembangunan kapal perang serta pengadaan 85 unit jet tempur F-35 dari Lockheed Martin. Selain itu, kenaikan gaji bagi personel militer juga diusulkan, dengan peningkatan hingga 7 persen bagi prajurit tingkat bawah.
Pangkas Belanja Domestik
Sementara itu, belanja non pertahanan justru dipangkas sekitar 10 persen atau setara US$73 miliar. Pemangkasan ini menyasar sejumlah kementerian dan lembaga penting.
Departemen Dalam Negeri, Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, serta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan masing-masing akan mengalami pemotongan sekitar 13 persen. Departemen Pendidikan juga dipangkas 2,9 persen sebagai bagian dari rencana penghapusan bertahap.
Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan anggaran pada sektor tertentu, seperti penegakan imigrasi sebesar US$28,5 miliar dan tambahan US$4,7 miliar untuk Departemen Kehakiman. Selain itu, disiapkan pula US$10 miliar untuk proyek penataan kota di ibu kota negara.
Kebijakan ini juga menandai perubahan arah dalam agenda energi. Pemerintah berencana membatalkan program energi terbarukan dan udara bersih senilai US$15 miliar, dan mengalihkannya untuk pengembangan infrastruktur bahan bakar fosil serta superkomputer kecerdasan buatan di Departemen Energi.
Pemangkasan turut menyasar program bantuan sosial, termasuk bantuan tunawisma, subsidi pemanas rumah, serta riset medis.
Di sisi pendapatan, meskipun Mahkamah Agung sebelumnya membatalkan kewenangan darurat terkait tarif global, pemerintah tetap memproyeksikan pendapatan dari tarif mencapai US$464 miliar pada 2027, meningkat 138 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, proposal tersebut tidak menyinggung kelanjutan rencana pembagian dividen tarif sebesar US$2.000 kepada wajib pajak individu, sehingga masa depannya masih belum pasti.
Editor:Santi
-jpg.jpg)
.jpg)
