TRENGGALEK (Lentera) – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menyoroti masih tingginya ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial yang diperkirakan mencapai 45 persen. Dalam kunjungannya ke Trenggalek, ia melakukan percepatan pemutakhiran data sosial agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Kunjungan yang dilakukan di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Minggu (29/3/2026), dimanfaatkan sebagai ajang mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam kesempatan itu, Gus Ipul berdialog langsung dengan Bupati Trenggalek bersama jajaran organisasi perangkat daerah, kepala desa, operator data, serta unsur Forkopimda dan DPRD guna memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Saya ke Trenggalek untuk bertemu dengan Pak Bupati dan seluruh jajaran. Ada operator desa, kepala desa, kepala dinas, Forkopimda, DPRD, dan juga pendamping Kementerian Sosial. Intinya kita ingin berkolaborasi,” ujar Gus Ipul.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang dinilai serius dalam membenahi data sosial. Namun, menurutnya, penyelarasan data antar level pemerintahan masih perlu diperkuat.
“Saya berterima kasih karena Kabupaten Trenggalek termasuk yang sangat peduli terhadap data. Sudah ada mekanisme dan upaya nyata, tetapi masih perlu dipertajam agar data pusat, provinsi, dan daerah bisa sama,” jelasnya.
Gus Ipul juga menegaskan pentingnya kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, yang menetapkan satu pintu pengelolaan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025, tidak ada lagi lembaga selain BPS yang mengelola data. Kami di kementerian bertugas membantu pemutakhiran agar lebih akurat dan terkoordinasi,” tegasnya.
Menurutnya, dinamika perubahan data di masyarakat menuntut pembaruan secara berkelanjutan melalui koordinasi berjenjang dari tingkat paling bawah.
“Setiap hari data berubah, ada yang lahir, meninggal, menikah, pindah, bahkan perubahan status ekonomi. Maka perlu sinkronisasi dari RT, RW, desa, hingga kabupaten agar hasilnya benar-benar valid,” ujarnya.
Ia menambahkan, partisipasi masyarakat juga menjadi kunci dalam memperbaiki kualitas data, sehingga penyaluran bantuan sosial dan subsidi dapat lebih tepat sasaran.
“Diperkirakan untuk PKH dan sembako itu sekitar 45 persen belum tepat sasaran. Karena itu kita terus perbaiki, agar bantuan benar-benar diterima yang berhak dan berdampak nyata,” pungkasnya
Reporter: Herlambang|Editor: Arifin BH
.jpg)
