SURABAYA (Lentera) -Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, meminta agar beasiswa bagi 8.000 siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berjalan tepat sasaran.
Rencananya beasiswa yang akan diterima sebesar Rp50 ribu per bulan tersebut diperuntukkan bagi siswa PAUD-TK dari keluarga kurang mampu dipastikan lebih dulu dari sisi penganggaran, mekanisme, serta sistem pengawasan agar tepat sasaran.
Bahtiyar mengaku baru mendengar rencana program beasiswa untuk PAUD-TK tersebut. Namun secara prinsip, ia mendukung apabila program itu benar-benar ditujukan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan keluarga kurang mampu.
“Kalau memang ini untuk membantu orang tua yang kurang mampu agar anaknya tetap bisa sekolah PAUD atau TK, saya tentu sependapat. Pendidikan usia dini itu penting,” kata Bahtiyar ketika ditemui Lentera, Selasa (3/3/2026).
Meski demikian, Bahtiyar menekankan pentingnya memastikan apakah program tersebut telah dibahas dan dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, kepastian anggaran menjadi dasar utama sebelum program dijalankan.
Selain aspek anggaran, Bahtiyar juga menyoroti perlunya kejelasan mekanisme penyaluran bantuan. Ia mempertanyakan apakah bantuan akan diberikan dalam bentuk uang tunai, barang kebutuhan sekolah, atau sistem transfer langsung ke rekening penerima.
“Harus jelas teknisnya seperti apa. Apakah lewat sekolahnya, langsung ke rekening orang tua, atau bentuknya barang. Ini perlu difinalisasi supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya.
Terkait verifikasi calon penerima, Sekretaris DPC Gerindra Surabaya ini menyarankan agar Dinas Pendidikan (Dispendik) berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) yang telah memiliki basis data warga miskin dan pra miskin.
Dalam hal ini, proses validasi dapat dilakukan melalui pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam sistem, sebagaimana mekanisme yang telah diterapkan pada program bantuan sosial sebelumnya.
“Entry NIK saja nanti akan terlihat apakah masuk kategori miskin atau pra miskin. Sistemnya sebenarnya sudah ada, tinggal dimanfaatkan agar tidak ribet dan tetap tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala apabila program ini benar-benar direalisasikan. Menurutnya, pengawasan diperlukan agar bantuan yang diberikan benar-benar digunakan untuk kebutuhan pendidikan anak, bukan dialihkan untuk keperluan lain.
“Kalau bentuknya uang tunai, harus ada evaluasi. Jangan sampai tidak digunakan untuk kepentingan sekolah. Itu yang perlu dijaga,” katanya.
DPRD, lanjut Bahtiyar, akan memantau implementasi program tersebut apabila sudah berjalan. "Evaluasi ini penting untuk memastikan efektivitas kebijakan sekaligus mencegah potensi penyimpangan," tutupnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan menyampaikan rencana pemberian beasiswa bagi sekitar 8.000 siswa PAUD-TK dari keluarga miskin dan pra miskin sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan usia dini.
Saat ini, Dispendik tengah melakukan proses konsolidasi dan verifikasi data bersama perangkat daerah terkait. Targetnya, seluruh proses administrasi dan verifikasi dapat rampung pada akhir Februari 2026.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
-jpg.jpg)
.jpg)
