MALANG (Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan akan melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran makanan di pasar-pasar takjil selama Ramadan. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat yang berburu menu berbuka puasa.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan dirinya telah menginstruksikan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
"Ada. Saya sudah minta Dinas Kesehatan melalui Puskesmas untuk mengecek keliling," ujar Wahyu, Jumat (20/2/2026).
Dijelaskannya, langkah ini merupakan bentuk evaluasi dari pelaksanaan pengawasan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil temuan tahun lalu, masih terdapat sejumlah makanan yang mengandung zat pewarna dalam kadar berlebihan. Serta berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.
"Karena belajar dari tahun lalu, yang ditemukan ada beberapa makanan yang ternyata mengandung zat pewarna terlalu banyak," ungkapnya.
Menurut Wahyu, pengawasan akan lebih efektif apabila pasar takjil berada dalam satu kawasan resmi yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan Surat Edaran (SE) No.5 Tahun 2026. Dengan demikian, petugas kesehatan lebih mudah melakukan pemantauan dan pengambilan sampel makanan untuk diuji.
"Makanya saya sampaikan, kalau Pasar Takjil ini ada di satu tempat atau kawasan yang itu memiliki izin, itu akan lebih mudah mengeceknya dibanding yang mereka tersebar dan liar," tegasnya.
Namun, Wahyu mengakui dalam praktiknya, banyak pasar takjil di Kota Malang yang masih tersebar di berbagai titik, bahkan tumbuh secara spontan tanpa pengelolaan secara resmi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan menyeluruh.
Kendati demikian, Wahyu memastikan pengawasan tetap akan dilakukan melalui metode tes sampling. Petugas kesehatan akan mengambil sampel makanan secara acak dari para pedagang untuk kemudian diuji kandungannya.
"Tetap kami akan mencoba untuk melakukan pengawasan melalui tes sampling. Hanya saja kalau sudah menjadi satu kesatuan itu memudahkan kami yang memiliki keterbatasan tenaga," jelas Wahyu.
Pihaknya juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah daerah, khususnya tenaga kesehatan di lapangan. Karena itu, pola penataan pasar takjil menjadi salah satu solusi agar pengawasan keamanan pangan dapat berjalan lebih optimal.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
.jpg)
