SURABAYA (Lentera) -Anggota Komisi A DPRD Surabaya sekaligus Ketua Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo memberikan sejumlah catatan penting mulai dari penguatan identitas Kota Pahlawan, keamanan dan ketertiban, hingga pelayanan publik dasar yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada warga rentan.
Catatan tersebut ditunjukkan untuk Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.
Cahyo menilai, sebagai satu-satunya kota di Indonesia yang menyandang predikat Kota Pahlawan, Surabaya belum mampu mengelola identitas tersebut secara optimal sebagai daya tarik wisata maupun investasi.
“Tidak ada kota lain yang memiliki gelar Kota Pahlawan selain Surabaya. Tapi saya melihat pemerintah kota belum memaksimalkan potensi itu secara matang,” kata Cahyo, Sabtu (7/2/2026).
Ia mencontohkan momentum peringatan kepahlawanan pada bulan Mei dan November yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, diperlukan kebijakan tematik, seperti program wisata khusus atau insentif ekonomi, agar nilai kepahlawanan benar-benar berdampak pada pergerakan ekonomi kota.
“Kalau Mei ada event kepahlawanan, mestinya November juga ada program yang terasa. Jadi identitas Kota Pahlawan bukan sekadar slogan, tapi memberi dampak nyata,” tuturnya.
Cahyo juga menyinggung perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terkait pengelolaan rumah radio Bung Tomo di Jalan Mawar yang dinilai belum optimal sebagai simbol sejarah perjuangan Surabaya.
“Itu bagian dari bagaimana Surabaya menjaga nilai-nilai kepahlawanan. Jangan sampai warisan sejarah justru terabaikan,” tambahnya.
Dari sisi tugas Komisi A, Cahyo menekankan pentingnya penguatan sinergi antara Pemerintah Kota Surabaya dengan aparat TNI dan Polri, khususnya dalam mitigasi potensi gangguan keamanan.
Ia menilai langkah antisipatif pemerintah kota masih lemah, terutama saat menghadapi potensi aksi massa berskala besar.
“Ketika ada indikasi demo besar, pemkot harus aktif berkomunikasi sejak awal. Mitigasi itu penting agar tidak berujung anarki dan merusak aset kota, termasuk cagar budaya,” jelasnya.
Dalam urusan ketertiban umum, Cahyo mengatakan, kebijakan pemkot masih sebatas penertiban tanpa disertai penataan jangka panjang. “Ketertiban bukan hanya soal menertibkan, tapi menata dan mengelola. Kalau hanya penertiban, masalah di titik yang sama akan terus berulang,” ucapnya.
Ia juga menyoroti persoalan pelayanan publik, terutama bantuan sosial, layanan kesehatan, serta digitalisasi layanan yang dinilai belum sepenuhnya ramah bagi kelompok rentan.
Cahyo mengungkapkan banyak keluhan warga terkait proses survei bantuan sosial yang dianggap tidak transparan dan berujung pada menurunnya kepercayaan publik.
“Warga merasa sudah disurvei, tapi tidak tahu hasilnya. Ini menimbulkan apatisme dan harus dievaluasi serius,” ungkapnya.
Di bidang kesehatan, ia mencontohkan masih adanya lansia dan warga miskin yang kesulitan mengakses layanan akibat sistem pendaftaran berbasis digital.
“Digitalisasi itu baik, tapi harus dibarengi pendampingan. Jangan sampai lansia dan warga yang gaptek justru kesulitan mendapat layanan kesehatan,” katanya.
Persoalan lain yang turut disoroti adalah ketidaksinkronan data kemiskinan yang berdampak pada penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Ada warga yang benar-benar miskin tapi tidak dapat bantuan, sementara yang lebih mampu justru menerima. Ini menandakan data belum mutakhir,” tegas Cahyo.
Ia menambahkan, data kemiskinan bersifat dinamis dan harus diperbarui secara berkala agar intervensi pemerintah tepat sasaran.
“Hari ini seseorang sejahtera, besok bisa menjadi rentan karena kehilangan pekerjaan atau pasangan meninggal. Data harus cepat di-update,” tambahnya.
Cahyo mengungkapkan, kritik tersebut merupakan bentuk dorongan konstruktif agar Pemkot Surabaya memperbaiki tata kelola keamanan, ketertiban, dan pelayanan dasar secara berkelanjutan. “Keamanan, ketertiban, dan pelayanan dasar adalah fondasi. Kalau tiga hal ini kuat, pembangunan kota akan berjalan lebih baik,” pungkasnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
