Fraksi PDIP DPRD Jatim Tegaskan Perda Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Harus Hadirkan Negara

SURABAYA (Lentera) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi dan memperkuat posisi rakyat kecil, bukan sekadar regulasi administratif.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Abrari, S.Ag, menyampaikan bahwa sejak awal pembahasan Fraksi PDI Perjuangan mengambil posisi politik yang jelas agar regulasi tersebut berpihak kepada pembudi daya ikan dan petambak garam skala kecil yang selama ini rentan terhadap tekanan pasar, perubahan iklim, dan ketimpangan akses sarana produksi.

“Fraksi PDI Perjuangan menolak Perda yang hanya bersifat administratif. Negara harus hadir secara nyata, bukan sekadar mencatat dan mengatur,” ungkap Abrari, Rabu (21/01/2026).

Abrari menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan secara konsisten mendorong agar norma pelindungan dirumuskan secara tegas, operasional, dan berkelanjutan. Menurutnya, pelindungan tidak boleh hanya berupa bantuan sesaat, tetapi harus menjamin kepastian usaha, dukungan infrastruktur, pendampingan teknis berkelanjutan, serta mekanisme mitigasi risiko yang jelas.

Selain pelindungan, Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya aspek pemberdayaan. Abrari menyatakan, pemberdayaan harus dimaknai sebagai upaya membangun kemandirian rakyat, bukan sekadar distribusi bantuan.

“Pemerintah Daerah wajib hadir memperkuat kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan usaha rakyat, membuka akses pembiayaan yang adil, serta mendorong teknologi dan inovasi yang sesuai dengan karakter usaha kecil,” ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengkritisi lemahnya koordinasi lintas sektor yang selama ini membuat kebijakan perikanan dan pergaman tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, Fraksi menuntut adanya penegasan pembagian peran antarperangkat daerah agar Perda tersebut terintegrasi dengan kebijakan ketahanan pangan, pengelolaan pesisir, dan pengentasan kemiskinan.

Di sisi lain, Abrari mengingatkan agar pembangunan sektor perikanan dan garam tetap memperhatikan aspek lingkungan.

“Prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis harus menjadi roh Perda, sehingga peningkatan produksi berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem perairan dan pesisir,” ucapnya.

Abrari menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal Perda tersebut, tidak hanya pada tahap legislasi, tetapi juga dalam pengawasan pelaksanaannya agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pembudi daya ikan dan petambak garam di Jawa Timur.

“Perda ini harus hidup, bekerja, dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil,” pungkasnya. (*)

Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi