PALANGKA RAYA (Lentera) –Penataan bantaran sungai melalui konsep waterfront city bukan semata untuk memperindah kota, tetapi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup warga.
Hal ini ditekankan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, yang mengutarakan program ini sekaligus menyasar kawasan-kawasan yang selama ini menjadi wajah utama Palangka Raya sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
"Penataan waterfront city Palangka Raya sejalan dengan arahan nasional, mulai dari Asta Cita Presiden RI hingga visi-misi RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya," papar Fairid, Kamis (15/1/2026).
Ia juga mengatakan program ini telah disampaikan dan dibahas bersama Kepala Staf Kepresidenan RI (KSK RI)KK, Muhammad Qodari, karena ini menjadi salah satu konsentrasi Presiden dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan diterjemahkan untuk diaplikasikan di daerah.
Fairid menjelaskan, kawasan Pahandut, Pelabuhan Rambang, Flamboyan, hingga Puntun menjadi prioritas karena berfungsi sebagai etalase kota. Hal ini mengingat wilayah bantaran sungai tersebut kerap menjadi titik pertama yang dilihat pendatang saat menginjakkan kaki di Kota Palangka Raya.
Kawasan inilah yang menjadi ‘kacamata’ Kota Palangka Raya.
"Jika kualitas lingkungannya baik, kehidupan masyarakat juga akan ikut meningkat, jadi penataan ini bermula dari kebutuhan warga,” ungkapnya.
Lebih jauh Fairid mengutarakan, penataan bantaran sungai tidak hanya menyentuh sisi fisik, tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang sudah lama bermukim di sana. Bahkan sebagian besar warga menggantungkan hidup dari aktivitas berdagang di sekitar sungai dan Pasar Besar.
“Banyak masyarakat yang sudah terbiasa bermukim di lokasi tersebut, jadi meskipun masuk jalur kawasan hijau, mereka ingin tetap dekat dengan pusat ekonomi karena mayoritas profesi mereka sebagai pedagang,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pemkot Palangka Raya akan berupaya mencari jalan tengah agar fungsi kawasan hijau tetap terjaga tanpa mematikan mata pencaharian warga di sekitar lokasi tersebut. Yang pasti, pemerintah ingin penataan berjalan rapi, legal, dan berkelanjutan.
"Kami berupaya mencari solusi terbaik, warga tetap bisa beraktivitas terkait ekonomi dan tinggal secara legal, sementara kawasan hijau tertata dan berfungsi secara optimal,” pungkasnya.
Reporter : Novita|Editor:Arifin BH
.jpg)
