PAD Iklan Bus Trans Jatim Dinilai Belum Optimal, Komisi D DPRD Jatim Tekankan Pendekatan Bisnis

SURABAYA (Lentera) – Komisi D DPRD Jawa Timur menilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor iklan pada moda transportasi Bus Trans Jatim masih belum optimal dan perlu dikelola dengan pendekatan bisnis agar nilainya meningkat.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif, mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang ada, PAD iklan Trans Jatim pada 2023 tercatat sebesar Rp443,7 juta. Nilai tersebut meningkat pada 2024 menjadi sekitar Rp1,36 miliar dan diproyeksikan mencapai Rp1,41 miliar pada 2025. Meski mengalami kenaikan, angka tersebut dinilai masih jauh dari potensi maksimal jika dibandingkan dengan jumlah armada bus yang beroperasi.

“Kalau kita hitung rata-rata pendapatannya sekitar Rp1,5 miliar dibagi dengan total sekitar 150 armada bus, itu ketemunya hanya sekitar Rp10 juta per bus per tahun. Ini angka yang sangat kecil untuk ukuran mobile branding,” ungkap Khusnul Arif, Selasa (13/01/2026).

Politisi NasDem tersebut menegaskan, pengelolaan aset untuk pendapatan iklan seharusnya tidak lagi menggunakan pendekatan pelayanan masyarakat murni, melainkan pendekatan bisnis. 

Menurutnya, ruang iklan pada badan bus Trans Jatim perlu pembaharuan, yakni dikelola secara profesional agar memberikan hasil yang lebih optimal. Ia pun mendorong agar pengelolaan iklan diserahkan kepada pihak ketiga atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

“Kalau bicara pelayanan bisnis, seharusnya melibatkan pihak ketiga atau BUMD. Itu jauh lebih oke hasilnya dibanding dikelola sendiri dengan pola yang ada sekarang,” tegasnya.

Khusnul Arif juga membandingkan nilai ekonomis iklan pada bus dengan media luar ruang lainnya seperti baliho, bando jalan, dan billboard yang banyak terdapat di Surabaya dan sekitarnya. Menurutnya, Bus Trans Jatim memiliki keunggulan berupa mobilitas tinggi yang melintasi kawasan strategis di wilayah Gerbangkertosusila.

Dengan manajemen bisnis yang tepat, ia meyakini potensi pendapatan iklan Trans Jatim dapat meningkat signifikan. 

"Jika dikelola dengan baik, saya yakin valuenya bisa sampai kisaran Rp15 miliar. Bahkan, kalkulasi saya kemarin potensinya bisa tembus di angka Rp50 miliar per tahun jika seluruh 150 armada dioptimalkan,” jelasnya.

Komisi D DPRD Jatim berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui dinas terkait segera melakukan evaluasi terhadap pola pengelolaan aset iklan Bus Trans Jatim. Langkah tersebut diharapkan mampu mendongkrak PAD yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk menopang biaya operasional maupun subsidi angkutan umum tersebut. (*)

Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi