SURABAYA (Lentera) – Anggota DPRD Jawa Timur meminta pengawalan serius terhadap pembentukan Satgas Reformasi Agraria oleh Pemerintah Kota Surabaya agar tidak berhenti sebagai langkah simbolik.
Sikap tersebut disampaikan Anggota DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyusul pembentukan satgas sebagai respons atas kasus pengusiran paksa Nenek Elina yang viral dan menyita perhatian publik.
Lilik menyatakan apresiasinya atas langkah Pemkot Surabaya yang dinilainya menunjukkan kepekaan negara terhadap persoalan rakyat kecil. “Ini menunjukkan adanya kepekaan negara terhadap jeritan masyarakat kecil yang selama ini sering kalah oleh sistem dan ketimpangan relasi kuasa,” ungkap Lilik, Senin (05/01/2026).
Namun demikian, Politisi PKS tersebut menekankan bahwa apresiasi tersebut harus dibarengi dengan kewaspadaan dan pengawalan yang serius. Menurutnya, Satgas Reformasi Agraria tidak boleh berhenti sebagai respons simbolik atau sekadar pemadam krisis sesaat.
“Yang jauh lebih penting adalah memastikan satgas ini bekerja dengan mandat yang jelas, keberpihakan yang tegas kepada masyarakat rentan, serta mekanisme kerja yang transparan dan akuntabel,” tuturnya.
Lilik menilai terdapat sejumlah hal krusial yang perlu dikaji dan diawasi bersama, termasuk apakah satgas memiliki kekuatan yang cukup untuk menghentikan praktik penggusuran atau perampasan hak yang tidak berkeadilan.
Ia mengingatkan agar satgas tidak justru menjadi alat legalisasi konflik agraria yang merugikan warga. Selain itu, menurutnya, satgas harus mudah dijangkau, responsif, dan memberi ruang aman bagi masyarakat kecil untuk menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut.
Lilik menegaskan bahwa kasus Nenek Elina harus menjadi titik balik dalam penyelesaian konflik agraria, bukan sekadar catatan pilu.
“Negara, dalam semua levelnya, wajib hadir bukan hanya sebagai penengah, tetapi sebagai pelindung hak-hak dasar warganya,” ujarnya.
Ia memastikan akan terus mengawal pembentukan dan kinerja Satgas Reformasi Agraria tersebut. “Saya akan terus mengawal, mengkritisi secara konstruktif, dan memastikan Satgas Agraria ini benar-benar menjadi alat keadilan, bukan formalitas kebijakan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
