SURABAYA (Lentera) -Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan sikap PDI Perjuangan menolak wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung atau melalui DPRD. Penolakan tersebut disebut sebagai bagian dari komitmen partai dalam menjaga prinsip demokrasi langsung.
“Ini kemunduran demokrasi, ketika kemudian kita sudah maju ke depan, harus mundur kembali dengan dasar argumentasi yang menurut saya hari ini belum klir,” ungkap Deni di Surabaya, Jumat (2/2/2026).
Menurut pria yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim tersebut, wacana pemilihan gubernur serta bupati atau wali kota oleh DPRD tidak memiliki dasar argumentasi yang kuat. Ia mempertanyakan alasan utama munculnya dorongan perubahan sistem tersebut.
“Sebelum kita masuk ke sistemnya seperti apa, kita lihat dasarnya apa sih, alasannya apa sih. Kenapa kemudian partai-partai mendorong untuk pemilihan oleh DPRD,” ujarnya.
Deni menilai alasan biaya pilkada yang kerap dijadikan dasar perubahan sistem tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, persoalan mahalnya pelaksanaan pilkada seharusnya diselesaikan melalui perbaikan mekanisme dan penyelenggaraan.
“Alasannya kan pilkada berbiaya mahal. Apakah kemudian dengan biaya mahal sistemnya diubah? Kan tidak seperti itu. Perbaiki dong mekanismenya, penyelenggaranya, teknisnya, aturannya,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa suara rakyat merupakan fondasi utama demokrasi langsung dan tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh mekanisme perwakilan di DPRD.
“Ketika aspirasi puluhan ribu rakyat kemudian diwakilkan ke satu orang untuk memilih seseorang, itu saya rasa keterwakilannya kurang pas juga,” ucap Deni.
Sebagai ilustrasi, Deni menyebut pengalaman pribadinya dalam pemilu legislatif.
“Perolehan suara saya kemarin 91 ribu. Apakah 91 ribu orang itu semuanya sepakat memilih satu orang, saya tidak bisa menjamin,” ujarnya.
Meski menolak wacana tersebut, Deni menyatakan PDI Perjuangan tetap menghargai dinamika politik yang berkembang. Ia menegaskan pemilihan langsung kepala daerah masih menjadi amanat reformasi.
“Bahwa kepala daerah dipilih rakyat itu masih menjadi salah satu amanat reformasi yang kita perjuangkan bersama,” katanya.
Deni juga menyampaikan bahwa PDI Perjuangan siap menerima hasil akhir pembahasan kebijakan meski berbeda sikap.
“Biarkan rakyat mencatat bahwa PDI Perjuangan punya sikap yang tegas. Kalau kami kalah, kami akan mengakui undang-undang yang berlaku, tapi sikap kami jelas, pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
