SURABAYA (Lentera) -Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat diharapkan tidak mengganggu pelaksanaan fungsi kedewanan, khususnya pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, M Arbayanto, mengatakan telah memahami langkah pemerintah dalam melakukan pengetatan fiskal melalui efisiensi anggaran di tengah kondisi fiskal nasional dan daerah yang menantang.
Namun, ia menekankan efisiensi harus diterapkan pada pengelolaan anggaran, bukan pada program strategis maupun fungsi dewan.
“Efisiensi harus di anggaran, bukan di program atau fungsi kedewanan,” ungkap Arbayanto, Selasa (30/12/2025).
Menurutnya, salah satu fungsi yang perlu tetap dijaga adalah kunjungan kerja dewan. Arbayanto menilai kunjungan kerja bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian penting dari fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat di lapangan.
“Kalau kunjungan kerja terlalu dibatasi, fungsi pengawasan, legislasi, dan representasi masyarakat bisa terganggu,” tegasnya.
Ia menjelaskan, saat ini DPRD Jawa Timur tengah membahas formula efisiensi anggaran yang seimbang. Arbayanto juga menegaskan bahwa pola kunjungan kerja dewan berbeda dengan eksekutif, karena anggota dewan umumnya berangkat hanya dengan sopir tanpa rombongan besar, sehingga beban anggaran relatif minimal.
“Harapannya, efisiensi bisa tercapai tanpa mengurangi kualitas pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Arbayanto.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
