SURABAYA (Lentera) -Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) tahun 2025 terus berjalan dan ditargetkan menjangkau lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul usai melakukan peninjauan penyaluran BLTS tahap akhir tahun 2025 di Kantor Pos Pusat Kebonrojo, Surabaya, bersama Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris.
“Untuk BLTS ini dialokasikan sekitar 35 juta KPM. Sebanyak 18 juta disalurkan melalui PT Pos dan 17 juta melalui Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) atau bank-bank milik pemerintah,” kata Gus Ipul, Senin (29/12/2025).
Gus Ipul menjelaskan, sebelum bantuan disalurkan, pemerintah terlebih dahulu melakukan verifikasi dan validasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah (Pemda). Verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Yang menjadi sasaran adalah keluarga pada desil 1 sampai desil 4. Artinya kelompok masyarakat 40 persen terbawah secara ekonomi,” jelasnya.
Dari total lebih 35 juta KPM yang diverifikasi, hingga saat ini lebih dari 33 juta dinyatakan memenuhi syarat menerima bantuan. Dengan capaian tersebut, pemerintah optimistis penyaluran BLT dapat mencapai lebih dari 95 persen dari total alokasi yang disiapkan.
Selain BLT, pada tahun 2025 pemerintah juga mengalokasikan bantuan sosial reguler seperti Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan total anggaran lebih dari Rp74 triliun. Anggaran tersebut kemudian ditambah oleh Presiden Prabowo Subianto sehingga total bansos tahun 2025 mencapai lebih dari Rp110 triliun.
“Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meringankan beban keluarga yang membutuhkan,” kata Gus Ipul.
Terkait pengawasan, Gus Ipul menegaskan pemerintah terus melakukan pemutakhiran data penerima manfaat secara berkelanjutan. Masyarakat dapat ikut berpartisipasi melalui aplikasi Cek Bansos, operator desa, pendamping sosial, hingga dinas sosial setempat.
“Di aplikasi Cek Bansos ada menu usul dan sanggah. Masyarakat bisa melaporkan jika ada penerima yang tidak sesuai kriteria. Data itu akan kami verifikasi bersama BPS,” tuturnya.
Selain itu, Kementerian Sosial juga membuka layanan pengaduan melalui call center 021-171 yang aktif 24 jam, serta tengah menyiapkan layanan berbasis WhatsApp untuk mempermudah masyarakat menyampaikan usulan maupun sanggahan.
“Kalau ini kita lakukan secara konsisten, data kita akan semakin akurat, penyaluran makin efektif, dan manfaat bantuan sosial benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris mengatakan, pihaknya menambah SDM, dan jumlah personel agar bantuan tahap terakhir tahun 2025 dapat segera didistribusikan.
"Kami menambah waktu buka juga. Jadi, kepada masyarakat yang menerima bantuan dan sudah menerima surat dari kami bisa melihat untuk alokasi waktunya. Sehingga tidak perlu antre lama," tutupnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
