UNDP dan UNICEF Tinjau Permintaan Bantuan Aceh, Begini Dukungan PBB untuk Korban Banjir-Longsor

BANDA ACEH (Lentera) -Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mendorong Pemerintah Provinsi Aceh meminta dukungan internasional.

Dua lembaga resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), telah menerima surat resmi terkait permintaan bantuan tersebut.

Saat ini, kedua lembaga tengah melakukan peninjauan untuk menentukan bentuk dukungan yang paling tepat, sejalan dengan mandat masing-masing.

Apa Respons Awal UNDP terhadap Permintaan Pemerintah Aceh?

UNDP Indonesia menyampaikan bahwa pihaknya sedang meninjau permintaan bantuan dari Pemerintah Provinsi Aceh.

Informasi ini disampaikan melalui pernyataan tertulis Pusat Informasi PBB (UNIC) di Jakarta pada Senin.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa UNDP Indonesia telah menerima permintaan resmi dari Aceh pada 14 Desember 2025.

Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olivella, membenarkan bahwa lembaganya telah menerima surat resmi tersebut.

"Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery)," kata Sara saat dikonfirmasi pada Senin (15/12/2025) malam.

Bagaimana Sikap UNICEF dalam Penanganan Bencana Ini?

Selain UNDP, UNICEF Indonesia juga telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh. Menurut pernyataan resmi PBB, UNICEF saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait.

Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas, terutama sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan perlindungan dan kesejahteraan anak.

"UNICEF menyampaikan simpati yang mendalam kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," ujar Sara Ferrer Olivella dalam pernyataannya.

Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada langsung di lokasi terdampak dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis.

Fokus utama penguatan ini berada pada bidang-bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, termasuk perlindungan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

"UNICEF tetap berkomitmen penuh dan siap memberikan dukungan lebih lanjut terhadap respons yang dipimpin oleh pemerintah, melalui koordinasi yang erat dengan otoritas terkait," tuturnya, dikutip Kompas. 

PBB di Indonesia menyatakan terus memantau situasi secara saksama dan tetap terlibat aktif bersama Pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di wilayah terdampak.

"PBB siap untuk memperkuat dukungan tersebut dengan terus bekerja sama secara erat dengan pemerintah," demikian pernyataan resmi PBB di Indonesia.

Mengapa Pemerintah Aceh Menggandeng Lembaga PBB?

Pemerintah Provinsi Aceh secara resmi menyurati UNDP dan UNICEF untuk meminta dukungan penanganan bencana banjir dan longsor.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyebutkan bahwa langkah ini diambil dengan mempertimbangkan pengalaman Aceh dalam menghadapi bencana besar, termasuk tsunami 2004.

"Secara khusus Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata MTA dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (14/12/2025).

Selain melibatkan lembaga internasional, respons kebencanaan di Aceh juga didukung oleh puluhan organisasi nonpemerintah.

Hingga pertengahan Desember 2025, tercatat sekitar 77 lembaga lokal, nasional, dan internasional dengan total 1.960 relawan telah berada di Aceh untuk membantu penanganan darurat. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring perkembangan situasi.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipantau hingga Senin malam, dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tergolong sangat besar.  Jumlah korban meninggal dunia dilaporkan mencapai 1.030 orang.

Selain itu, 206 orang dinyatakan hilang, sekitar 7.000 orang mengalami luka-luka, dan sebanyak 186.488 rumah tercatat mengalami kerusakan.

Terkait permintaan bantuan yang diajukan Pemerintah Provinsi Aceh kepada UNDP dan UNICEF, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan mempelajari hal tersebut.

"Nanti kita pelajari," kata Tito singkat saat ditemui di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (15/12/2025)*

Editor: Arifin BH