SURABAYA (Lentera) — Wakil Ketua DPW PAN Jatim, Suli Daim, menegaskan bahwa tudingan yang mengaitkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak memiliki dasar kuat. Pernyataan itu merespons maraknya unggahan di media sosial yang menuding kebijakan Zulkifli Hasan saat menjadi Menteri Kehutanan periode 2009–2014 sebagai penyebab bencana.
“Selama menjabat Menteri Kehutanan (2009–2014), Zulkifli Hasan justru melakukan reformasi besar untuk memperbaiki tata kelola hutan nasional,” ungkap mantan Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur itu, Minggu (07/12/2025).
Suli menegaskan bahwa pada periode tersebut, Zulkifli Hasan menjalankan serangkaian reformasi penting dalam tata kelola kawasan hutan yang menjadi instrumen strategis dalam agenda pembangunan nasional pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia mengungkapkan bahwa di era SBY, perizinan hutan mulai dilakukan secara online dengan pengawasan KPK, langkah yang menurutnya memotong birokrasi dan mencegah korupsi perizinan.
Anggota DPRD Jatim itu juga menyebut sejumlah program pro-lingkungan yang dijalankan Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan.
“Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon, Kebun Bibit Rakyat (KBR), Hutan Edukasi, hingga One Ticket One Tree bekerja sama dengan Garuda Indonesia,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa Zulkifli Hasan menerbitkan PP 10/2010 yang mewajibkan reboisasi dengan skema 1:2 bagi pelaku usaha non-kehutanan.
Suli juga merujuk data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan perbaikan ketimpangan penguasaan lahan. “Data BPS bahkan menunjukkan turunnya rasio gini dari 0,72 (2003) menjadi 0,68 (2013),” ujarnya.
Karena itu, ia meminta agar opini publik tidak dibangun dengan kesimpulan yang tidak didukung fakta. “Mustahil seseorang menerima penghargaan konservasi harimau Sumatra, lalu setelah 15 tahun sekarang justru dituduh sebagai penyebab kerusakan yang memicu banjir di Sumatra,” katanya.
“Persoalan yang tengah berlangsung saat ini tidak sesederhana menunjuk satu orang. Ini terkait tata kelola, penegakan hukum, dan koordinasi lintas stakeholder. Jangan tarik kesimpulan yang memelintir fakta,” lanjutnya.
Diketahui, Zulkifli Hasan menjadi sorotan setelah banjir bandang melanda tiga provinsi di Sumatera pada akhir November 2025. Beragam unggahan, analisis, hingga meme yang mengaitkan dirinya dengan bencana tersebut beredar luas di berbagai platform media sosial. (*)
Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
