JAKARTA (Lentera) – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan media internasional. Harian The Guardian dilihat Jumat (31/10/2025) dalam artikelnya bertajuk “Indonesia’s New Capital, Nusantara, in Danger of Becoming a Ghost City” menyoroti kemegahan istana negara di tengah hutan Kalimantan yang justru dinilai berpotensi menjelma menjadi kota hantu.
Dalam laporan yang terbit pada Selasa (29/10/2025) itu, The Guardian menggambarkan Nusantara sebagai kota futuristik yang berdiri megah namun sepi aktivitas. Jalan-jalan lebar dan gedung-gedung modern tampak lengang, hanya sesekali terlihat pekerja kebun dan wisatawan yang melintas di sekitar Taman Kusuma Bangsa, lokasi di depan Istana Garuda, kantor Presiden di kawasan inti pemerintahan IKN.
Media tersebut menyoroti bahwa meski telah tiga tahun berjalan sejak diluncurkan oleh mantan Presiden Joko Widodo, proyek IKN kini menghadapi tantangan serius. Pendanaan negara dilaporkan menurun drastis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dari sekitar 2 miliar pound sterling pada 2024 menjadi 700 juta pound sterling pada 2025, dan diperkirakan hanya 300 juta pound sterling pada 2026.
Selain itu, investasi swasta juga disebut merosot hingga lebih dari 1 miliar pound sterling dari target semula. The Guardian mencatat bahwa hingga kini hanya sekitar 2.000 ASN dan 8.000 pekerja konstruksi yang tinggal di Nusantara, jauh dari target 1,2 juta penduduk pada 2030.
Dalam artikelnya, media asal Inggris itu juga menyinggung keputusan Presiden Prabowo yang pada Mei lalu menurunkan status Nusantara menjadi “ibu kota politik”, yang secara resmi diumumkan pada September.
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa proyek ini tetap berjalan sesuai rencana. Ia membantah isu perlambatan pembangunan dan menegaskan bahwa pendanaan serta komitmen politik tetap tersedia.
“Pendanaan sudah dialokasikan kembali, bukan dipotong. Komitmen politik tetap kuat,” ujar Basuki, menepis kekhawatiran akan berhentinya proyek ambisius tersebut.
Beberapa warga dan pekerja di kawasan IKN yang diwawancarai The Guardian mengakui bahwa aktivitas di wilayah tersebut memang mulai menurun, namun sebagian tetap optimistis pembangunan akan berlanjut.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai bahwa IKN kini berada dalam posisi dilematis.
“Secara politis, Prabowo tidak ingin IKN mati, tetapi juga belum menunjukkan langkah konkret untuk menghidupkannya,” ujarnya.
Meski menghadapi kritik dan kekhawatiran, pemerintah tetap menegaskan bahwa Nusantara akan menjadi simbol pemerataan pembangunan dan pusat administrasi politik Indonesia di masa depan.
Editor:Widyawati/berbagai sumber
.jpg)
