Dukungan CSR Kota Malang Tembus Rp7,16 Miliar, Jadi Tumpuan Baru di Tengah Menurunnya TKD

MALANG (Lentera) - Dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Malang tercatat tembus Rp7,16 miliar pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi tumpuan baru Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk menopang pembiayaan berbagai program prioritas, di tengah proyeksi menurunnya dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan.

"Kami tidak menargerkan jumlah untuk penerimaan CSR, karena itu kan kembali kepada perusahaannya. Tetapi yang jelas ada peningkatan dari tahun 2024 ke 2025. Per Oktober 2025 kemarin, dukungan CSR yang masuk sudah sekitar Rp7,16 miliar. Kalau di tahun 2024 kan hanya Rp4,87 miliar," ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dikonfirmasi pada Kamis (30/10/2025).

Ditambahkannya, dukungan dunia usaha dalam program CSR tahun 2025 tersebar di berbagai sektor. Sebanyak 28 persen diarahkan untuk dunia pendidikan, 22 persen untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kemudian sekitar 18 persen untuk sarana prasarana dan lingkungan hidup, 18 persen untuk kegiatan sosial dan pengentasan kemiskinan, serta 14 persen untuk program lingkungan dan kebersihan kota.

Wahyu menilai, peningkatan partisipasi dunia usaha melalui CSR sangat penting. Terlebih ketika pemerintah daerah harus menghadapi tantangan berkurangnya dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang.

"Dengan adanya CSR ini, semoga bisa menjadi skema lain, terlebih dana TKD dari pusat juga dikurangi tahun depan. Nah, ini kami betul-betul berharap CSR bisa membantu menutupi program-program prioritas yang harus direalisasikan," katanya.

Wahyu juga menegaskan, Pemkot Malang berupaya mengoptimalkan pola kemitraan dengan perusahaan agar pelaksanaan CSR semakin berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, koordinasi ke depan tidak hanya akan dilakukan dalam forum resmi, tetapi juga melibatkan pertemuan langsung antara pihak perusahaan dan masyarakat.

"Bisa jadi nanti dipertemukan langsung dengan masyarakat supaya tahu apa kebutuhannya, apa yang bisa dibantu," lanjutnya.

Wahyu juga menyampaikan, CSR akan diarahkan pada sektor-sektor yang tidak dapat dibiayai melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan mekanisme ini, program yang bersifat mendesak dan membutuhkan penanganan cepat dapat segera diakomodasi melalui dukungan CSR.

"Memang ada beberapa yang tidak bisa menggunakan skema APBD, nanti akan kami masukkan untuk bisa mendapatkan dukungan CSR. Karena CSR ini kan bisa segera, jadi cepat, tepat, mendesak, itu bisa kita lakukan dengan CSR," tuturnya.

Salah satu prioritas yang juga akan dimasukkan dalam daftar penerima dukungan CSR adalah perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan, serta bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam kondisi darurat.

Menurut Wahyu, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Malang untuk memastikan CSR tidak hanya menjadi formalitas tanggung jawab perusahaan. Tetapi benar-benar berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kota.

Reporter: Santi Wahyu/Co-Editor: Nei-Arifin BH