Masa Tunggu Jamaah Haji Sama Rata 26 Tahun

JAKARTA (Lentera) - Indonesia mendapatkan 221.000 kuota untuk penyelenggaraan haji 2026 dari Kerajaan Arab Saudi. Untuk haji 2026 akan menjadi yang pertama dalam menerapkan penyamarataan masa tunggu berangkat haji, yakni 26 tahun.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan, kuota tersebut terbagi menjadi haji reguler dan haji khusus, sesuai Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Haji reguler sebanyak 92 persen dari 221.000 menjadi 203.320 jamaah. Haji reguler dibagi ke pembimbing KBIHU 685 orang, dan Petugas Haji Daerah (PHD) 1.050 orang. Maka reguler murni menjadi 201.585 orang,” ujar Marwan dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025).

Adapun haji khusus berjumlah 8 persen atau sekitar 17.680 jemaah, sehingga total keseluruhan kuota Indonesia tahun 2026 mencapai 221.000 jamaah.

Kuota reguler yang berjumlah 203.320 jamaah tersebut kemudian dibagikan ke seluruh provinsi di Indonesia.

Sebaran kuota ini telah disetujui Komisi VIII saat rapat kerja bersama Panja Haji dari pemerintah di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (29/10/2025).

Masa Tunggu 26 Tahun

Marwan mengatakan, penyamarataan masa tunggu haji juga akan diterapkan di seluruh provinsi menjadi 26 tahun, demi menciptakan keadilan bagi seluruh calon jamaah.

“Ada aspek keadilan, seluruh provinsi dan seluruh jamaah daftar tunggunya menjadi sama,” ujarnya.

Sebelumnya, masa tunggu keberangkatan jemaah haji bervariasi. Ada yang 15 tahun hingga 40 tahun. Dengan adanya perubahan ini, dampaknya terlihat pada kuota jemaah haji setiap provinsi.

Berikut sebaran kuota haji 2026 per provinsi setelah masa tunggu disamaratakan jadi 26 tahun, berdasarkan data Komisi VIII DPR RI:

1. Aceh: 5.426 
2. Sumut: 5.913 
3. Sumbar: 3.928 
4. Riau: 4.682
5. Jambi: 3.276
6. Sumsel: 5.895
7. Bengkulu: 1.354
8. Lampung: 5.827
9. DKI Jakarta: 7.819
10. Jabar: 29.643
11. Jateng: 34.122
12. DI Yogyakarta: 3.748
13. Jatim: 42.409
14. Bali: 698
15. NTB: 5.798
16. NTT: 516
17. Kalbar: 1.855
18. Kalteng: 1.559
19. Kalsel: 5.187
20. Kaltim: 3.189
21. Sulut: 402
22. Sulteng: 1.753
23. Sulsel: 9.670
24. Sultra: 2.063
25. Maluku: 587
26. Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan: 933
27. Bangka belitung: 1.077
28. Banten: 9.124
29. Gorontalo: 608
30. Malut: 785
31. Kepulauan Riau: 1.085
32. Sulbar: 1.450
33. Papua Barat dan Papua Barat Daya: 447
34. Kalimantan Utara: 489

Co-Editor: Nei-Dya/berbagai sumber