JAKARTA (Lentera)— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi kemungkinan pemanggilan Ketua Komite Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Luhut Binsar Pandjaitan dalam penyelidikan dugaan korupsi proyek tersebut.
“Kami belum dapat menyampaikan secara rinci siapa saja pihak yang akan dimintai keterangan maupun materi pemeriksaannya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Menurut Budi, lembaga antirasuah itu masih fokus mengumpulkan bukti dan mendalami unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Whoosh, yang nilai investasinya mencapai puluhan triliun rupiah. “Kasusnya masih dalam tahap penyelidikan, jadi belum bisa kami buka detailnya,” tambahnya.
Isu dugaan korupsi ini mencuat setelah Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, membeberkan adanya indikasi mark up besar-besaran dalam proyek tersebut. Dalam video di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada 14 Oktober 2025, ia menyoroti lonjakan biaya pembangunan yang dinilai tak wajar.
“Menurut hitungan pihak Indonesia, biaya per kilometer proyek Whoosh mencapai 52 juta dolar AS, padahal di Tiongkok hanya sekitar 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat. Uangnya ke mana? Siapa yang menaikkan?” ujar Mahfud dalam pernyataannya.
Pernyataan Mahfud itu langsung memicu perhatian publik dan mendorong KPK untuk bergerak. Pada 16 Oktober 2025, lembaga antikorupsi tersebut mengimbau Mahfud untuk melaporkan secara resmi temuannya.
Tak butuh waktu lama, Mahfud menyatakan siap dipanggil KPK dan menyerahkan semua informasi yang dimilikinya. “Saya tidak akan lari dari tanggung jawab moral untuk membantu penegakan hukum,” ucapnya pada 26 Oktober 2025.
KPK kemudian memastikan bahwa penyelidikan dugaan korupsi proyek Whoosh telah dimulai sejak awal 2025. Lembaga ini terus menelusuri kemungkinan adanya penggelembungan anggaran serta aliran dana yang mencurigakan dalam proses pembangunan.
Co-Editor: Nei-Dya/berbagai sumber
.jpg)
