JAKARTA (Lentera) -Departemen Pertanian Amerika Serikat menyatakan rencana penghentian pemberian tunjangan pangan untuk bulan depan yang merupakan salah satu program bantuan sosial terbesar di Negeri Paman Sam itu.
Keputusan ini muncul di tengah penutupan (shutdown) Pemerintah AS yang telah memasuki hari ke-25. Sebab, Partai Republik dan Demokrat belum menemukan titik terang untuk mendanai dan mengoptimalkan kembali pemerintah federal.
Selain itu, lebih dari 200 anggota Partai Demokrat meminta Departemen Pertanian menggunakan cadangan darurat untuk mendanai program manfaat pangan di bulan November. Meskipun usulan itu ditolak.
"Intinya, sumber daya hayati sudah habis. Saat ini tidak akan ada tunjangan yang diberikan pada 1 November," kata Departemen Pertanian AS, dikutip dari Reuters, Senin (27/10/2025).
Lebih dari 41 juta orang bergantung kepada pemberian tunjangan itu. Bahkan di beberapa negara bagian seperti New Meksiko, ketergantungan program mencapai 21% dari total penduduk.
Diketahui, penutupan pemerintahan terjadi sejak 1 Oktober 2025, awal tahun fiskal baru, setelah Senat Demokrat menolak rancangan pendanaan jangka pendek yang hanya berlaku hingga 21 November 2025.
Selain sektor pangan, PHK massal juga terjadi di Amerika Serikat. PHK menyasar pegawai departemen keuangan, badan kesehatan AS, dinas pendapatan internal, serta departemen pendidikan, perdagangan, dan divisi keamanan siber dalam negeri.
Mengutip Bisnis, Departemen Kehakiman AS mengatakan lebih dari 4.200 pegawai federal telah mendapatkan informasi PHK di tujuh lembaga, termasuk lebih dari 1.400 di Departemen Keuangan dan sekitar 1.100 di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.
"Mereka [Partai Demokrat] yang memulai hal ini," ujar Presiden AS Donald Trump, diberitakan Reuters (12/10/2025)*
Editor: Arifin BH
.jpg)
