DLH Kota Malang Gandeng CSR Perusahaan hingga Perguruan Tinggi, Bantu Kampung Iklim Terus Berkembang

MALANG (Lentera) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang menggandeng Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan hingga perguruan tinggi. Kolaborasi ini dilakukan untuk membantu pengembangan Program Kampung Iklim (Proklim) di wilayah Kota Malang, agar terus naik kelas hingga ke tingkatan Lestari.

Kepala Bidang (Kabid) Tata Lingkungan DLH Kota Malang, Tri Santoso, menjelaskan Proklim merupakan bentuk nyata keterlibatan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenjang penghargaan, yakni Pratama, Madya, Utama, dan Lestari sebagai tingkatan tertinggi.

"Untuk kelas Utama, itu sekarang sedang memproses 5 kampung Proklim, sekarang masih di dalam tahap penilaian. Kemarin sudah ada verifikasi langsung dari kementerian dan provinsi," ujar Trisan, ditemui di Kantor DLH Kota Malang, Jumat (24/10/2025). 

Sementara itu, sambung Trisan, RW 05 Arjowinangun menjadi satu-satunya wilayah yang saat ini tengah dipersiapkan menuju kelas Lestari. Menurutnya, untuk mencapai tingkat Lestari, kampung Proklim harus memenuhi berbagai kriteria ketat. 

Salah satunya, wajib memiliki sedikitnya sepuluh wilayah binaan sebagai bentuk replikasi dan pembinaan antarwilayah.

"Untuk mendapatkan predikat Lestari, dari kategori Utama itu setelah tiga tahun baru bisa naik ke Lestari, dengan memiliki 10 kampung binaan. Jadi kenapa 3 tahun, karena selama itu membina 10 kampung Proklim,” jelasnya.

Trisan menyebutkan, dari jumlah 10 kampung binaan RW 05 Arjowinangun, lima kampung pertama diajukan ke tingkat Utama pada 2025 ini, sementara lima kampung sisanya diajukan untuk 2026.

Kelima kampung yang diajukan tahun 2025, yakni RW 02 Arjosari, RW 02 dan 09 Arjowinangun, RW 03 Kotalama, serta RW 13 Madyopuro. Sedangkan lima kampung lainnya, yakni RW 11 Merjosari, RW 06 Balearjosari, RW 01 Tunjungsekar, RW 13 Pandanwangi, dan RW 06 Karangbesuki, akan diajukan ke tingkat Utama pada 2026. 

Dalam prosesnya, DLH Kota Malang memberikan pendampingan penuh. Mulai dari tahap administrasi hingga pelaporan kegiatan masyarakat. Seluruh proses penilaian dilakukan secara daring, sehingga pendampingan mencakup pengisian form online, dokumentasi kegiatan, hingga pembenahan laporan digital.

"Kami mendampingi tim di lapangan, termasuk membantu pengisian form online, pendokumentasian kegiatan, hingga memberikan arahan jika ada hal yang kurang tepat," katanya.

Selain melalui pendampingan teknis, DLH juga menggalang dukungan dari pihak swasta dan akademisi untuk memperkuat keberlanjutan Proklim. Melalui Forum CSR, Trisan menyebut, DLH mempertemukan perusahaan, perguruan tinggi, dan pengelola kampung Proklim dalam satu wadah komunikasi dan pemetaan kebutuhan.

"Dari situ kami mendata kebutuhan kampung Proklim agar mereka tahu profil dan apa saja yang dibutuhkan," ujarnya.

Hasil dari forum tersebut mulai terlihat. Menurutnya, salah satu hotel di Kota Malang telah meninjau langsung lokasi kampung Proklim dan berkomitmen menyalurkan bantuan CSR. 

Perguruan tinggi pun turut memberikan dukungan melalui program pendampingan masyarakat serta alokasi dana hibah dalam bentuk kegiatan.
"Jadi masyarakat sendiri yang menyampaikan kebutuhannya kepada pihak perusahaan atau kampus," tambahnya.

Trisan menegaskan, bantuan CSR yang diberikan bukan berupa uang tunai. Melainkan dalam bentuk program nyata sesuai kebutuhan masyarakat. Misalnya pengadaan sarana urban farming, peralatan pengelolaan sampah, kegiatan penghijauan, hingga peningkatan kapasitas warga dalam pengelolaan lingkungan. (ADV)

Reporter: Santi Wahyu/Editor:Ais