PALANGKA RAYA (Lentera) - Tim gabungan terdiri dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP), Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, melaksanakan inspeksi mendadak (sidak), ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Dipimpin oleh Sekretaris DPKUKMP Kota Palangka Raya, Hadriansyah, tim melakukan pengawasan BBM subsidi, memastikan penyaluran tepat sasaran.
"Melalui sidak tim kami menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara barcode atau kode batang, pengguna MyPertamina dengan nomor kendaraan yang terdaftar," papar Hadriansyah, Rabu (22/10/2025).
Lebih lanjut ia mengatakan, dari hasil temuan sidak menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat sistem barcode (QR Code) merupakan alat kontrol utama dalam mekanisme pembelian BBM subsidi.
Sebelumnya Pemkot melalui DPKUKMP telah mengimbau pihak Pertamina dan pengelola SPBU, agar lebih cermat saat melakukan verifikasi data pengguna. Setiap transaksi berbasis QR Code harus sesuai dengan kendaraan yang telah terdaftar dalam sistem.
"Adanya ketidaksesuaian data dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penyimpangan distribusi," jelas Hadriansyah.
Selain melakukan sidak ke sejumlah SPBU, diantaranya di Jalan S. Parman, Jalan Imam Bonjol dan Jalan G. Obos, tim gabungan juga meninjau salah satu lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan minyak bersubsidi.
"Dari pemantauan, kami juga menemukan adanya aktivitas penyimpanan bahan bakar yang tidak sesuai dengan ketentuan," tuturnya.
Ia menekankan, pengawasan akan dilakukan berkelanjutan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menekan praktik pelangsiran dan memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran, terutama menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun.
Pihaknya berharap, dengan rutin melakukan sidak, masyarakat menjadi lebih disiplin dan pihak SPBU semakin ketat dalam melakukan verifikasi, karena BBM subsidi diperuntukkan bagi mereka yang berhak, bukan untuk diperjualbelikan kembali.
“Pemantauan akan terus kami lakukan karena pengawasan sangat penting demi menjamin keadilan dalam penyaluran energi,” pungkas Hadriansyah.
Reporter : Novita/Editor:Widyawati
.jpg)
