PALANGKA RAYA (Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya diingatkan untuk memastikan perlindungan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu pun mengapresiasis seminar analisis kebijakan pengelolaan pasar modern.
"Kegiatan ini merupakan langkah nyata dari Pemkot dalam memberikan pemahaman bagi pelaku UMKM dalam merumuskan kebijakan strategis terkait pasar modern," papar Hap, Rabu (22/10/2025).
Ia melanjutkan, dengan melibatkan pelaku UMKM secara langsung, sebagai bentuk perhatian terhadap keberlangsungan pasar tradisional dan UMKM, terhadap pengelolaan pasar modern.
Hap menyebutkan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, legislator, dan pelaku usaha, dalam menciptakan sistem perdagangan yang sehat, adil, dan berkelanjutan.
"Kebijakan yang dihasilkan diyakini akan mampu memberikan keseimbangan antara pasar modern dan keberlangsungan usaha lokal," ucapnya.
Ia juga menegaskan DPRD Kota Palangka Raya akan terus mengawal proses ini, agar setiap regulasi yang diterapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi pelaku usaha kecil dan menengah.
Pihaknya akan memastikan pemerintah selalu hadir sehingga para pelaku usaha kecil tidak tersisih akibat ekspansi pasar modern.
Hap menambahkan, penguatan regulasi yang berpihak pada UMKM, harus disertai dengan pendampingan serta akses permodalan yang memadai.
"Hal ini bertujuan agar pelaku usaha lokal mampu bersaing secara sehat tanpa kehilangan karakteristik produk dan nilai kearifan lokalnya," jelasnya.
Tidak hanya itu, ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan yang menyangkut sektor perdagangan perlu dilakukan secara transparan dan dengan melibatkan semua pihak terkait.
"Harapannya, arah pembangunan ekonomi di Kota Palangka Raya berjalan seimbang antara modernisasi pasar dan perlindungan terhadap pelaku UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah," pungkas Hap.
Reporter : Novita/Editor:Widyawati
.jpg)
