JAKARTA (Lentera) -Komite Reformasi Polri yang digagas Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan titik terang.
Sosok Mahfud MD hingga eks Kapolri bakal bergabung di komite tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, komite tersebut berbeda dengan Tim Transformasi Reformasi yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit di internalnya.
Namun, pemerintah dan Polri disebut memiliki semangat yang sama untuk memperbaiki institusi kepolisian.
“Iya kan semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan internal kepolisian juga menginisiasi, ya kita apresiasi dengan terbentuknya tim reformasi,” kata Prasetyo, di Gedung DPR RI.
Menurut Prasetyo, Komite Reformasi Polri kemungkinan akan diumumkan secara resmi setelah Presiden Prabowo kembali ke Tanah Air. Sebab, kepala negara saat ini sedang menghadiri rangkaian Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.
“Kalau dari Istana tunggu, mungkin sekembalinya Pak Presiden, berkenaan dengan Komite Reformasi Kepolisian akan diumumkan,” kata Prasetyo.
Jumlah anggota dan nama tokoh
Jumlah anggota dan nama tokoh Prasetyo mengungkapkan, komite tersebut kemungkinan akan beranggotakan sembilan orang.
Dia tidak merinci siapa saja sosok yang bakal duduk di dalamnya, tetapi tidak menampik akan ada mantan Kapolri.
“Mungkin kurang lebih sekitar sembilan. Ada lah (eks Kapolri). Beberapa nama lah,” ucap Prasetyo.
Salah satu nama yang sudah pasti bergabung adalah eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Prasetyo menyatakan, pemerintah bersyukur Mahfud bersedia ikut serta dalam komite itu.
“Alhamdulillah beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” kata Prasetyo.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa susunan keanggotaan komite belum ditetapkan secara resmi, termasuk siapa yang akan menjadi ketuanya.
“Tunggu lah,” ujar dia.
Catatan Mahfud untuk Polri
Mahfud MD sendiri menyampaikan kesediaannya bergabung usai bertemu Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, pada Selasa (16/9/2025).
“Saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri,” kata Mahfud, mengutip Kompas, Rabu (24/9/2025).
Menurut Mahfud, bergabungnya dia dalam komite merupakan bentuk kontribusi bagi negara. Namun, dia belum ingin membicarakan soal posisi dirinya dalam komite.
“Ya nanti kita lihat pada posisi apa, tetapi saya punya beberapa catatan penting kalau mau reformasi Polri sungguh-sungguh,” ujar dia.
Mahfud menilai, ada tiga hal utama yang harus diperbaiki dalam kaitan dengan penegakan hukum, yakni aturan, aparat, dan budaya. Dia menekankan bahwa persoalan paling krusial terletak pada aspek kultur di tubuh kepolisian itu sendiri.
“Masalahnya kultural ini, polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Nah, sehingga saya enggak banyak yang perlu dirombak, karena aturan apapun yang dicari tentang Polri yang bagus itu gimana sih? sudah ada semua di undang-undang,” kata Mahfud.
Dia pun menyoroti pandangan negatif masyarakat terhadap polisi, mulai dari praktik pemerasan hingga budaya perbantuan terhadap kepentingan tertentu.
Menurut Mahfud, absennya meritokrasi menyebabkan orang-orang baik kesulitan mendapatkan posisi, jika tidak dekat dengan pimpinan atau membayar.
“Kultur buruk dari kepolisian inilah yang harus dibenahi,” ucap Mahfud.
Arahan Presiden Prabowo
Diberitakan sebelumnya, pembentukan Komite Reformasi Polri dilakukan sebagai langkah evaluasi dan perbaikan yang diinginkan Presiden.
Menurut Prasetyo, reformasi adalah hal yang biasa bagi setiap institusi. Baca juga: Komite Reformasi Polri Bentukan Prabowo Bakal Diisi 9 Orang Kini, anggota Komite Reformasi Kepolisian itu tengah disusun.
“Keinginan beliau (Presiden Prabowo) adalah tentunya kan kita semua sangat mencintai institusi kepolisian, tetapi tentunya ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi,” kata Prasetyo, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025)*
Editor: Arifin BH
.jpg)
