JAKARTA (Lentera)-Dana pemerintah daerah (Pemda) masih banyak yang nganggur di perbankan. Hingga akhir Agustus 2025, nilainya sudah menyentuh Rp 233,11 triliun. Angka ini melonjak dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 192,57 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, kondisi tersebut terjadi karena penyerapan anggaran daerah berjalan lambat. Padahal, transfer ke daerah (TKD) sudah mengucur deras mencapai Rp 571,5 triliun atau 62,1% dari pagu APBN—lebih tinggi 1,7% dibanding tahun lalu.
“Transfernya tinggi, tapi belanjanya melambat. Alhasil dana Pemda di bank naik menjadi Rp 233,11 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (22/9/2025).
Ia menyoroti belanja daerah yang justru melemah di sejumlah pos. Belanja pegawai turun 1,5%, belanja barang dan jasa anjlok 10,6%, sementara belanja modal terjun bebas hingga 32,6% dibanding tahun sebelumnya.
Menurut Suahasil, perlambatan ini tak lepas dari faktor politik. Banyak daerah mengalami pergantian kepala daerah tahun ini. Selain itu, ada pula kebijakan pencadangan anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Namun, meski ada pencadangan, TKD tahun ini tetap lebih besar. Karena itu, kami mendorong daerah mempercepat belanja dalam tiga bulan terakhir agar APBD benar-benar memberi stimulus ekonomi,” tegasnya.
Editor:Widyawati/berbagai sumber
.jpg)
