Madiun - Walikota Madiun, Maidi akan menyederhanakan birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun. Hal tersebut merupakan respon atas Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual.
Dalam kesempatan itu, Ketua KPK, Firli Bahuri menjelaskan bahwa Indonesia telah mencapai kategori baik dalam menyelamatkan potensi kerugian negara Rp 10,4 triliun dan optimalisasi PAD Rp 80,9 triliun.
"Pencegahan merupakan salah satu aspek yang tidak bisa dilepaskan dari upaya pemberantasan korupsi. Karenanya, pemberantasan tidak hanya melalui penindakan tetapi harus dilakukan secara bersama-sama, baik itu pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan," jelas Firli dilansir dari madiuntoday.
Bangga atas predikat yang dimiliki KPK tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan agar KPK tidak stagnan namun terus ada peningkatan melalui adanya reformasi di birokrasi dan regulasi. Ia menjelaskan, bahwa dalam birokrasi tidak perlu banyak jenjang dan regulasi tidak perlu berbelit-belit.
"Tidak perlu ada banyak unit-unit kecil karena akan menghabiskan anggaran untuk kegiatan yang bersifat rutinitas semata," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Walikota Madiun, Maidi mengatakan bahwa arahan dari Presiden Joko Widodo sesuai dengan program Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa menuju masyarakat sejahtera.
Birokrasi dalam jajaran Pemkot rencananya akan disederhanakan. Maidi memberi contoh penyederhanaan birokrasi dalam pembangunan median jalan. Ia mengatakan bahwa dalam hal tersebut ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai kurang efisien.
"Kalau bisa ditangani satu OPD, yang lain bisa kita geser untuk kegiatan lain. Itu akan lebih efektif-efisien. Ada yang tupoksinya ringan, punya banyak waktu luang akan kita pangkas dan digabung dengan bidang lain," tandasnya. (Ger)
.jpg)
.jpg)
