SURABAYA (Lentera) – Komisi C DPRD Jawa Timur, Hartono menyoroti optimalisasi aset daerah dan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menutupi defisit Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp4 triliun akibat kebijakan diskon opsen pajak daerah.
“Aset kita sebenarnya besar, tapi optimalisasinya kurang. Karena itu kami dorong BPKAD melakukan pendataan, administrasi, hingga sertifikasi aset. Kalau sudah jelas statusnya, baru bisa dimanfaatkan secara optimal,” jelas Hartono, Jumat (12/09/2025).
Komisi C juga sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD di Jawa Timur. Evaluasi dilakukan tidak hanya melalui rapat, tetapi juga lewat peninjauan langsung terhadap kinerja induk dan anak perusahaan.
“Alhamdulillah, sudah mulai terlihat potensi BUMD yang bisa ditingkatkan. Yang belum optimal, akan kami evaluasi agar kinerjanya lebih baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hartono menyampaikan bahwa Komisi C telah menyetujui pinjaman sebesar Rp300 miliar untuk BPR. Pinjaman ini ditujukan untuk menekan biaya bunga dan memperluas akses pembiayaan masyarakat. Selain itu, ada rencana penambahan modal yang akan dibahas bertahap hingga 2026, sesuai arahan OJK dan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau hitungan bisnisnya masuk dan dana tersedia, tentu bisa kita dukung. Tapi kalau dana kita defisit dan hitungan bisnis tidak jelas, ya untuk apa ditambah,” tegasnya.
Hartono juga menekankan perlunya pembenahan pada sistem pencatatan aset daerah. Ia menyebut aplikasi yang ada saat ini masih bersifat administratif dan belum dapat menampilkan analisis potensi pemanfaatan aset.
“Idealnya aplikasi itu bisa menunjukkan lokasi, luas, dan potensi bisnis dari aset. Jadi orang luar pun bisa melihat peluang investasi secara jelas,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Co-Editor: Nei-Arifin BH
.jpg)
