SURABAYA (Lentera) – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur (Jatim) menegaskan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 harus pro alais berpihak pada rakyat kecil.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim, Agus Black Hoe Budianto, dalam Sidang Paripurna DPRD Jawa Timur terkait pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2025, Senin (8/9/2025).
“Setiap angka dalam APBD, setiap alokasi, dan setiap kebijakan anggaran sesungguhnya mewakili harapan rakyat yang mendambakan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan,” ungkap Agus Black Hoe.
Menurutnya, Fraksi PDIP selalu berpijak pada prinsip keberpihakan terhadap rakyat kecil, memperkuat kemandirian daerah, serta memastikan setiap rupiah dalam APBD digunakan untuk kepentingan publik secara adil, transparan, dan akuntabel.
Fraksi PDIP juga menyoroti sejumlah persoalan strategis. Pertama, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 turun signifikan akibat perubahan regulasi. Karena itu, strategi optimalisasi PAD perlu dijelaskan secara detail, baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi, maupun penguatan peran BUMD.
Kedua, struktur belanja daerah yang masih didominasi belanja operasi hingga 72 persen, sementara belanja modal hanya 9 persen. Fraksi PDIP menekankan perlunya pergeseran ke arah belanja produktif seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan SDM.
Sorotan lain terkait program perlindungan sosial dan stunting. Agus menilai jawaban eksekutif masih deklaratif tanpa indikator capaian yang jelas, termasuk program perlindungan bagi nelayan, petani, UMKM, serta target penurunan stunting.
Selain itu, Fraksi PDIP menyinggung program digitalisasi dan green economy. Meski e-budgeting, e-katalog, dan energi terbarukan disebutkan, indikator keberhasilan dan target terukur belum dijelaskan.
“Jawaban eksekutif masih cenderung normatif dan retoris. Kami mendorong agar setiap kebijakan dilengkapi indikator yang jelas serta terukur,” tegas Agus.
Fraksi PDIP juga mengingatkan soal lonjakan defisit dalam P-APBD 2025 yang melebar menjadi Rp4,397 triliun atau 15,3 persen dari total pendapatan daerah. Meski masih dalam kategori aman, defisit ini dinilai berisiko jika tidak diarahkan pada belanja produktif.
“Setiap rupiah defisit maupun pinjaman daerah harus memberi manfaat langsung bagi wong cilik Jawa Timur,” terangnya.
Lebih lanjut, Agus yang juga Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur itu menuturkan, Fraksi PDIP mendukung rekomendasi Banggar agar anggaran yang tidak mungkin terealisasi, seperti perjalanan dinas luar negeri, dialihkan untuk program pro-rakyat. Program prioritas yang disoroti antara lain bansos sembako terukur, beasiswa Rp1 juta untuk 50 ribu siswa, serta penguatan kapasitas desa, koperasi, dan UMKM.
“APBD harus menjadi instrumen politik anggaran untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jawa Timur, bukan sekadar dokumen administrasi,” pungkas Agus Black Hoe.
Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati
.jpg)
