Fraksi Golkar DPRD Jatim Ingatkan Transparansi dan Prioritas Anggaran saat Pajak Kendaraan Turun

SURABAYA (Lentera) – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur (Jatim) mengingatkan pentingnya transparansi dan prioritas anggaran di tengah penurunan pajak kendaraan. Juru Bicara Fraksi Golkar, Hasan Irsyad, menyampaikan untuk kendaraan roda dua tercatat turun 11,34 persen, sementara roda empat mengalami penurunan lebih dalam, yakni 24,34 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Pungutan pajak di semester-1 untuk roda-2 mengalami penurunan 11,34 persen dan roda-4 turun 24,34 persen dibanding semester/tahun yang lalu,” ungkap Hasan dalam Sidang Paripurna DPRD Jatim, Senin (08/09/2025).

Meski ada target penambahan penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Hasan menekankan pentingnya kehati-hatian dalam kebijakan optimalisasi pungutan pajak dan retribusi. Menurutnya, hal itu harus sesuai perundangan dan tidak memberatkan masyarakat, bahkan tetap memberikan peluang keringanan maupun kemudahan bagi wajib pajak seperti yang telah dijalankan Pemprov Jatim selama ini.

Fraksi Golkar juga menyoroti penerimaan dari efisiensi anggaran pada P-APBD yang diproyeksikan mencapai lebih dari Rp1,173 triliun. Hasan menegaskan, alokasi tersebut harus benar-benar digunakan untuk mendanai program prioritas, sekaligus memperhatikan hasil kesepakatan pada 11 Agustus 2025, baik kategori ‘terikat’ maupun yang ‘bebas’ penggunaannya, dengan tetap dapat dipertanggungjawabkan sesuai tujuannya.

“Penerimaan dari efisiensi anggaran pada P-APBD diproyeksikan 1 triliun 173 miliar lebih, agar benar-benar digunakan untuk mendanai program prioritas dan juga memperhatikan hasil kesepakatan tanggal 11 Agustus 2025 baik yang kategori ‘terikat’ maupun yang ‘bebas’ penggunaan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuannya,” tegasnya.

Selain itu, Fraksi Golkar mengajak eksekutif dan legislatif untuk lebih terbuka dan aspiratif dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi bersama komponen daerah lainnya juga dinilai penting untuk menentukan kebijakan dan langkah pencegahan aksi destruktif secara persuasif.

“Fraksi Partai Golkar mendukung upaya pembenahan dan peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur baik dari aspek regulasi maupun pelaksanaannya,” imbuhnya.

Ia juga menekankan penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program daerah. Menurutnya, baik pengawasan internal maupun eksternal harus dijalankan secara nyata dengan data capaian yang akurat, tanpa indikasi menutupi kekurangan atau kelemahan.

“Fraksi Partai Golkar juga mendorong agar dilakukan penguatan fungsi pengawasan program (pengawas internal maupun eksternal) benar-benar dijalankan secara riel, dengan data capaian yang akurat tanpa indikasi menutupi kekurangan/kelemahan,” pungkasnya.

Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati