SURABAYA (Lentera) — Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas melakukan inspeksi mendadak di sejumlah lokasi Sekolah Rakyat, termasuk di Kota Malang.Ia menilai program Sekolah Rakyat (SR) di Jawa Timur perlu mendapatkan evaluasi menyeluruh demi memastikan keberlanjutan dan kualitasnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan peserta didik benar-benar merasakan manfaat pendidikan berasrama yang layak, nyaman, dan sesuai tujuan program.
Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, tahap awal pelaksanaan SR mencakup 12 lokasi yang memulai tahun ajaran baru pada 14 Juli 2025, dengan total peserta 1.183 siswa. Program ini mengusung konsep boarding school dengan seluruh biaya ditanggung pemerintah pusat, meliputi makan, asrama, seragam, dan perlengkapan belajar lainnya.
“Ada anak-anak yang keluar dari program serta pengunduran diri guru yang berpotensi mengganggu proses belajar mengajar,” ungkap Puguh, Selasa (12/08/2025).
Politisi PKS tersebut menekankan perlunya evaluasi mendalam dan pengawasan ketat dari Dinas Sosial agar program tetap berjalan sesuai sasaran. Menurutnya, faktor manajemen, kualitas pengajar, dan lingkungan belajar menjadi komponen vital yang harus dijaga.
“Mayoritas guru yang mengajar di SR adalah generasi Z, sehingga kesiapan manajemen boarding, kualitas pengajar, dan lingkungan belajar harus menjadi perhatian serius. Dinsos Jatim harus memberikan pendampingan berkelanjutan agar program ini tepat sasaran bagi kaum dhuafa,” tambahnya.
Sebagai langkah perbaikan, Puguh mengusulkan penguatan mekanisme rekrutmen dan pembinaan guru, evaluasi data penerima manfaat secara ketat, serta kolaborasi lintas dinas untuk menunjang keberhasilan SR.
“Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tapi juga lingkungan yang aman dan nyaman untuk mendukung pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
