JAKARTA (Lentera) -Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus eks Staf Khusus Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, resmi diangkat sebagai Komisaris PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Informasi ini diumumkan langsung melalui akun resmi Instagram @pt_transjakarta, Jumat (1/8/2025).
Dalam unggahan tersebut, manajemen Transjakarta mengucapkan terima kasih kepada dua komisaris sebelumnya dan menyambut Johan bersama dua tokoh lainnya dalam jajaran baru.
“Terima kasih atas dedikasi sebagai Komisaris Transjakarta untuk Bapak Mashuri Masyhuda dan Bapak Bambang Eko Martono. Selamat bertugas Bapak Johan Budi Sapto Pribowo, Bapak Zudan Arif Fakrulloh, dan Bapak Muhammad Ainul Yakin sebagai Komisaris Transjakarta. Selamat mengemban amanah baru. Terus hadirkan perubahan nyata demi transportasi publik yang lebih modern, aman, dan terjangkau,” tulis Transjakarta.
Manajemen Transjakarta juga menyatakan komitmennya membangun transportasi publik yang inklusif untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global.
Jejak Karier Johan Budi: Dari KPK ke Politik hingga Kini Komisaris
Johan Budi dikenal publik sebagai wajah pemberantasan korupsi pada era 2000-an. Ia menjabat sebagai Juru Bicara KPK selama delapan tahun sejak 2006, kemudian menjadi Deputi Pencegahan pada 2014, dan sempat dipercaya sebagai Pelaksana Tugas Pimpinan KPK pada 2015.
Pengabdiannya di lembaga antirasuah membuatnya kerap mengalami teror. Ia pernah mengungkap bahwa saat bertugas di KPK, dirinya beberapa kali mendapatkan intimidasi.
“Saya dulu pernah roda mobil saya itu dikendurin, terus ditabrak pernah itu naik mobil. Ditabrak dari samping,” ungkap Johan.
Tak hanya itu, kabel radiator mobil miliknya juga pernah digunting hingga menyebabkan kebakaran. Johan menduga tindakan tersebut berkaitan dengan tugasnya sebagai juru bicara yang sering mengumumkan kasus korupsi ke media.
Setelah masa jabatannya di KPK berakhir, Johan ditarik ke lingkaran Istana Kepresidenan. Ia ditunjuk menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi pada Januari 2016.
Namun, pada 2019, ia pamit dari Istana untuk mengikuti Pemilihan Legislatif dan resmi menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 dari PDI Perjuangan, mewakili daerah pemilihan Jawa Timur VII.
“Saya sudah pamit ke Presiden pada Rabu kemarin,” ujar Johan mengutip Kompas, Sabtu (2/8/2025).
Johan juga menulis pesan pamit di grup WhatsApp yang berisi wartawan dan menteri Kabinet Kerja:
“Mohon maaf jika selama saya bertugas sebagai staf khusus presiden ada salah kata dan tindakan sekaligus ucapan terima kasih atas kerja samanya selama ini,” kata dia.
Karier Awal sebagai Wartawan dan Akademisi
Sebelum aktif di lembaga negara dan dunia politik, Johan Budi mengawali kariernya sebagai wartawan dan editor di berbagai media ternama.
Ia pernah menjadi kolumnis Harian Media Indonesia, editor di Majalah Forum Keadilan, dan menduduki beberapa posisi strategis di Majalah Tempo, termasuk Kepala Biro Jakarta dan editor desk Investigasi.
Di sela karier jurnalistiknya, Johan juga sempat mengajar di Fakultas Komunikasi Massa Universitas Esa Unggul pada 2004–2005.
Pengalaman Politik dan Kampanye Sederhana
Meski tak memiliki latar belakang politik sebelumnya, Johan akhirnya terjun ke dunia politik melalui PDI-P. Ia mengaku keputusannya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif melalui proses perenungan panjang.
“Saya memutuskan untuk beralih dalam ladang pengabdian yang berbeda, yaitu melalui jalur politik,” kata Johan.
Ia dikenal menjalankan kampanye hemat tanpa politik uang. Dana kampanyenya terbatas, namun ia mengandalkan diskusi, visi-misi, serta alat peraga dari tim kampanye nasional dan relawan Jokowi.
“Saya tidak mau orang datang karena ada uang transport. Mau datang ya silakan, kalau enggak ya tidak apa-apa,” ujar Johan dalam satu wawancara kampanye.
Tugas Baru di Transportasi Publik Ibu Kota
Kini, Johan Budi memasuki babak baru dalam pengabdiannya sebagai Komisaris Transjakarta.
Dengan latar belakang sebagai aktivis antikorupsi, juru bicara pemerintahan, hingga anggota DPR, penunjukannya dinilai membawa harapan untuk memperkuat tata kelola dan transparansi di sektor transportasi publik ibu kota (*)
Editor: Arifin BH
.jpg)
