SURABAYA (Lentera) - Tren peningkatan kemiskinan di wilayah perkotaan mendapat sorotan serius dari kalangan DPRD Jawa Timur, kota besar yang dulunya menjadi harapan bisa hidup layak kini justru jadi tantangan dengan melemahnya ekonomi dan meningkatnya pengangguran.
Disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas kalau kota-kota besar yang dulunya menjadi simbol harapan hidup layak, justru menghadirkan tantangan sosial baru akibat melemahnya sektor ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Malang Raya ini menilai, meningkatnya pengangguran dan melemahnya sektor industri menjadi pemicu utama melonjaknya angka kemiskinan di kota-kota besar.
“Angka kemiskinan di perkotaan meningkat seiring dengan melemahnya ekonomi. Ketika industri dan usaha melesu, dampaknya adalah pemutusan hubungan kerja dan meningkatnya pengangguran,” ungkap Puguh, Senin, (28/7/2025).
Kondisi ini diperparah oleh naiknya harga kebutuhan pokok, yang membuat beban masyarakat makin berat. Akses terhadap pekerjaan yang dulunya menjadi magnet utama urbanisasi, kini tidak lagi menjanjikan.
“Dulu masyarakat dari desa ke kota karena berharap bisa hidup lebih layak. Sekarang situasinya berbeda. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan terjebak dalam kemiskinan perkotaan,” imbuhnya.
Puguh memandang, inisiatif pemerintah melalui program Koperasi Desa Merah Putih menjadi momentum penting untuk membalik arah arus migrasi. Ia mendorong agar potensi terbaik dari desa yang selama ini hijrah ke kota bisa kembali membangun kampung halamannya.
“Ini waktunya talent terbaik kembali ke desa. Pemerintah harus serius membangun ekonomi pedesaan melalui koperasi dan wirausaha lokal,” tegasnya.
Namun demikian, Puguh juga menyoroti ketimpangan fiskal antar wilayah yang membuat banyak program pengentasan kemiskinan belum efektif, meski secara nominal banyak intervensi anggaran telah dilakukan.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghapus kemiskinan ekstrem, termasuk lewat program Putri Jawara yang memberikan bantuan modal berbasis PKH.
“Termasuk juga di sektor pendidikan, ada program BPOPP yang memperkuat bantuan BOS dari pemerintah pusat. Semua ini harus dikuatkan melalui kolaborasi,” ujarnya.
Ia menekankan, pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar kebijakan pengentasan kemiskinan dapat berjalan maksimal, khususnya di kawasan Jatim bagian selatan, timur, dan Madura.
“Kemiskinan itu seperti api dalam sekam. Kalau tidak ditangani secara kolaboratif, akan terus membara. Pembangunan harus terkoneksi dengan pusat-pusat perdagangan Jatim,” tandasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, jumlah penduduk miskin per Maret 2025 tercatat 3,88 juta jiwa atau 9,5 persen dari total penduduk Jatim. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan September 2024, angka tersebut masih lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di 8,47 persen.
“Angka kemiskinan di Jatim memang turun, tapi sejatinya masih tinggi dan perlu kerja keras semua pihak untuk menurunkannya,” pungkas Puguh.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)
