TRENGGALEK (Lentera) – Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Edy Soepriyanto menegaskan komitmennya terhadap program nasional Sekolah Rakyat (SR), yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikannya, dalam Konferensi Kabupaten PGRI Trenggalek 2025 dengan mengajak para guru untuk terlibat aktif dalam mendukung pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
"Kami yakin, dengan komitmen bersama, Sekolah Rakyat akan menjadi jalan untuk memuliakan warga miskin dan memutus rantai kemiskinan," tegas Edy dalam acara yang digelar di Aula SMKN 1 Trenggalek, Rabu (23/7/2025).
Sekolah Rakyat merupakan program prioritas pemerintah pusat yang bertujuan menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat paling rentan. Trenggalek termasuk salah satu daerah yang ditunjuk untuk memulai sekolah rintisan SR.
Edy mengungkapkan bahwa gedung bekas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja akan dialihfungsikan sebagai lokasi sementara Sekolah Rakyat. Saat ini, proses persiapan fisik seperti penambahan fasilitas dan pembersihan tengah berlangsung.
"Trenggalek nanti akan ada sekolah rintisan SR. Sekarang tahap persiapan fisik, dan kami tengah siapkan calon siswanya," jelasnya.
Untuk tahap awal, pemerintah daerah menargetkan membuka dua rombongan belajar (rombel) tingkat SD dan satu rombel SMP. Menurut Edy, kuota SMP telah terpenuhi, bahkan terdapat daftar tunggu. Namun, rekrutmen untuk tingkat SD masih terus diintensifkan.
"Yang SD masih kita cari. Saat ini baru sekitar 27 sampai 30 anak dari target 50. Tapi saya optimis, apalagi dengan dukungan teman-teman PGRI, target itu bisa terpenuhi," ujarnya.
Ia menyadari bahwa tantangan besar datang dari sisi orang tua, terutama bagi anak usia SD. Sebagian besar keluarga masih keberatan jika anak tinggal di asrama karena faktor kedekatan emosional.
"Anak-anak SD ini masih muda, masih sangat terikat dengan keluarga. Tapi kami lihat warga, khususnya dari desil 1 dan 2, cukup antusias dan berkomitmen untuk mengikuti program ini," tutur Edy.
Pemerintah daerah juga menegaskan tidak akan memaksakan perpindahan anak, dari sekolah umum ke Sekolah Rakyat. Anak-anak yang sudah diterima di sekolah lain, tetap diperbolehkan melanjutkan, dan nantinya akan diajak bergabung jika program sudah siap.
"Kami tidak ingin menimbulkan kesan seperti ‘merampas’. Biarkan mereka sekolah dulu. Saat SR siap, baru kita ajak bergabung," katanya.
Dihadapan anggota PGRI, Edy berharap agar organisasi profesi guru ini bisa ikut menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan tersebut.
"Kembali saya tekankan bahwa kita harus sejalan dengan kebijakan pusat. Ini tugas bersama, dan Trenggalek sudah dipercaya untuk melaksanakannya," tandasnya
Reporter: Herlambang/Editor: Ais
.jpg)
