Wali Kota Wahyu Akui Revitalisasi Pasar Besar Malang Terkendala Konflik Internal Pedagang

MALANG (Lentera) - Konflik internal antara dua paguyuban pedagang Pasar Besar Kota Malang, diakui masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk merealisasikan rencana revitalisasi.

"Jumat kemarin saya sudah ketemu dengan Kementerian PU. Pertama, kami masih melihat antar pedagang belum satu suara, ini yang utama. Karena terkait anggaran bantuan ini, dianggap kami belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di bawah," ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Senin (7/7/2025).

Ia menekankan, pemerintah kota akan terus melakukan pendekatan secara intensif kepada berbagai paguyuban pedagang agar tercapai kesepahaman. Menurutnya, tanpa kekompakan di antara pedagang, pemerintah pusat akan sulit memberikan dukungan anggaran revitalisasi.

"(Kalau pasar tidak dibongkar total), yang akan rugi ya pedagang juga. Kami terus lakukan pendekatan, agar (konflik) antar paguyuban ini bisa selesai dan satu suara," imbuhnya.

Selain faktor internal pedagang, proses pengurusan kelengkapan administrasi juga menjadi tantangan. Wahyu menyebutkan, salah satu dokumen penting yang masih diproses adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Di mana hal ini menjadi syarat mutlak, untuk kelanjutan pembahasan anggaran di tingkat pusat.

"AMDAL itu kan butuh proses, walaupun sudah berjalan. Tapi tahapannya panjang. Insyaallah kalau itu selesai, proses akan berlanjut di KemenPU," jelasnya.

Terkait kemungkinan realisasi anggaran di tahun 2025 ini, Wahyu mengaku peluang tersebut kecil. Ia memperkirakan proses administrasi dapat diselesaikan tahun ini, namun realisasi anggaran kemungkinan baru bisa terjadi pada tahun anggaran 2026.

"Kalau administrasinya bisa kami selesaikan tahun ini. Tapi tetap, penganggarannya akan ikut di 2026 insyaallah. Karena APBN Perubahan pun gak akan cukup waktunya, walaupun ini (proyek) multiyears," tuturnya.

Menurut Wahyu, salah satu perhatian utama dalam revitalisasi nanti adalah sektor mekanikal dan elektrikal yang menjadi titik rawan terjadinya kebakaran di Pasar Besar. Ia menyebut, perbaikan setengah-setengah justru akan meningkatkan risiko keselamatan pedagang.

"Kalau tidak dibongkar total, kondisi seperti itu riskan. Kekhawatiran seperti kejadian tembok ambrol kemarin akan terjadi lagi, apalagi kalau perbaikan dilakukan setengah-setengah. Kerawanan itu masih tinggi," tegas Wahyu.

Sementara itu, Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (Hippama) menjadi paguyuban yang menolak rencana revitalisasi Pasar Besar Malang. Disampaikan oleh Wakil Ketua Hippama, Agus Priyambodo pihaknya khawatir terkait efisiensi penggunaan anggaran dari pemerintah pusat. 

Dinilainya, jika dana bantuan dari pusat dipaksakan turun di tengah efisiensi, kemudian tidak mencukup di tengah perjalanan. Maka proses relokasi pedagang ke tempat penampungan, akan menimbulkan persoalan baru.

Selain itu, Hippama juga mengkhawatirkan potensi keterlibatan pihak ketiga dalam proyek revitalisasi jika anggaran tidak mencukupi.

"Kemudian karena gak cukupnya dana itu, kalau sampai dialihkan ke pihak ketiga. Khawatir terjadi seperti di Pasar Dinoyo. Itu kan janjinya gratis, tetapi kenyataannya tidak gratis," papar Agus.

Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais