SURABAYA (Lentera)— DPRD Kota Surabaya melalui Panitia Khusus (Pansus) Raperda Hunian Layak melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, untuk belajar tentang Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Kamis (3/7/2025).
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mengatakan, kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk mempelajari model penyediaan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam kunjungan ini, rombongan pansus meninjau langsung Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) di Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, yang berdiri di atas lahan seluas 4,2 hektare dengan total 386 unit rumah. Kawasan ini dinilai sebagai contoh penyediaan hunian MBR berbasis konsep rumah hijau yang terintegrasi dan tepat sasaran.
“Perumahan BSA ini menyasar warga MBR, termasuk guru. Ini langkah positif yang bisa jadi acuan bagi Surabaya,” kata Yona dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/7/2025).
Yona menyebut, Pemerintah Kendal diketahui memprioritaskan profesi guru dalam program ini. Skema itu diapresiasi dan akan diadopsi sebagai bahan masukan untuk Kota Surabaya.
"Untuk itu, grand design penyediaan rumah MBR, lengkap dengan target capaian yang terukur dan jangka waktu yang jelas perlu dilakukan," sebutnya.
Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Hunian Layak, Mohammad Saifuddin menuturkan, Surabaya juga punya potensi, terutama di wilayah barat dan timur.
“Surabaya punya lahan di barat dan timur. Di timur sangat mungkin dikembangkan vertical housing sesuai karakter tanahnya,” jelasnya.
Dalam pertemuan dengan jajaran Pemkab Kendal, Disperkim, Kantor Pertanahan, Dinas PUPR, dan pengembang PT Asattu, pansus mendapatkan gambaran komprehensif soal model pembiayaan dan pemanfaatan lahan Bank Tanah Negara milik ATR/BPN untuk hunian MBR.
Selain rumah tapak, kawasan BSA juga dilengkapi dua blok rusunami dan sembilan unit ruko. Konsep hijau juga diterapkan untuk efisiensi energi dan kenyamanan penghuni.
Salah satu warga BSA, Tusyani yang bekerja sebagai tukang bangunan menjadi salah satu penerima manfaat, menyebut skema pembayaran rumah cukup terjangkau.
“DP saya Rp5 juta, cicilannya Rp1.060.000 per bulan selama 240 bulan,” ungkapnya.
Pansus berharap hasil kunjungan ini memperkaya penyusunan Raperda Hunian Layak Surabaya agar adaptif, pro-MBR, dan ramah lingkungan.
Reported: Amanah/Editor: Ais
.jpg)
