SURABAYA (Lentera) -Anggota DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono, menegaskan pentingnya sinergi tiga pilar desa, antaranya kepala desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pengelola Koperasi Merah Putih dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Menurutnya, keberhasilan program ekonomi di tingkat desa sangat ditentukan oleh keselarasan visi dan pemahaman antarpemangku kepentingan di desa. Ia menyebut perlunya kesepahaman agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan kewenangan dalam menjalankan fungsi masing-masing lembaga.
“Kita mengundang kepala desa, direksi BUMDes, dan ketua koperasi agar tidak terjadi miskomunikasi atau salah persepsi. Harus ada satu kesepahaman. Setelah ada penjelasan, semua keraguan dan tantangan bisa dijawab,” ungkap Guntur Wahono dalam Agenda Resap Aspirasi DPRD Jawa Timur di Blitar, Kamis (3/7/2025)
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut menekankan bahwa ketiga unsur—pemerintah desa, BUMDes, dan koperasi—tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus saling melengkapi agar mampu membentuk kekuatan ekonomi yang solid dan berkelanjutan di tingkat lokal.
“Peran kepala desa, BUMDes, dan koperasi berbeda-beda, tapi harus saling melengkapi. Masing-masing punya tugasnya sendiri, dan jika dikolaborasikan, maka bisa menjadi kekuatan besar yang bermanfaat untuk masyarakat,” jelas Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu.
Lebih lanjut, Guntur menyampaikan bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih harus dimaknai sebagai instrumen strategis untuk mendorong ekonomi produktif berbasis potensi lokal yang inklusif. Ia menyebut koperasi sebagai alat pemberdayaan yang memberi manfaat langsung kepada warga desa.
“Kalau koperasi ini hidup dan dikelola dengan baik, maka masyarakat akan merasa diuntungkan. Kesadaran warga untuk terlibat akan meningkat. Ini penting agar koperasi bisa tumbuh sehat dan memberi dampak langsung,” tegasnya.
Guntur juga menuturkan bahwa keberhasilan program nasional tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah pusat. Ia menilai seluruh elemen daerah, termasuk para wakil rakyat di daerah pemilihan, memiliki tanggung jawab konkret untuk memastikan program berjalan dan memberi manfaat nyata.
“Kami punya tanggung jawab memastikan program nasional ini berjalan di dapil Tulungagung dan Blitar. Ini bukan sekadar formalitas, tapi langkah konkret untuk membawa kemakmuran ke desa-desa,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
