MALANG (Lentera) - Puluhan sekolah dasar (SD) negeri di Kota Malang tercatat masih minim siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026. Meski demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang masih akan menunggu hasil evaluasi minimal selama tiga tahun, sebelum mengambil kebijakan seperti penggabungan atau merger sekolah.
Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan saat ini hanya ada dua SD yang jumlah murid barunya sangat minim. Namun disebutkannya, kondisi tersebut masih dapat berubah seiring dengan proses pendaftaran ulang dan pendaftaran jalur offline yang masih berlangsung.
"Kalau yang minim sekali ada dua, kalau tidak salah ya. Tapi kemarin seperti di SDN Jatimulyo sudah terisi," ujarnya, Kamis (26/6/2025).
Suwarjana menegaskan, pihaknya tidak bisa serta-merta dan gegabah melakukan merger atau menutup sekolah. Hanya karena rendahnya jumlah siswa baru dalam satu tahun ajaran. Menurutnya, evaluasi akan dilakukan dalam rentang waktu lebih panjang.
"Kalau ada SD yang tidak ada siswanya, kami tidak bisa gegabah begitu saja untuk menutup atau memerger. Karena bagaimanapun juga kami harus melihat di tahun berikutnya. Kalau memang tiga tahun berturut-turut minim terus, nah itu baru bisa kami merger," imbuhnya.
Saat ini, menurutnya, belum ada rencana merger sekolah untuk tahun ajaran 2025/2026. Disdikbud masih menunggu perkembangan jumlah siswa dan pertimbangan lainnya. "Belum. Kami lihat tiga tahun dulu," tegasnya.
Lebih lanjut, Suwarjana menyebut, dua wilayah kecamatan yang memiliki SD dengan jumlah siswa baru minim adalah Lowokwaru dan Sukun. Meski demikian, ia belum merinci nama sekolah secara spesifik.
Suwarjana juga memaparkan salah satu faktor utama rendahnya jumlah siswa di beberapa sekolah adalah kondisi kepadatan penduduk di wilayah sekitar. Menurutnya, banyak orang tua memilih menyekolahkan anak di SD yang lokasinya dekat dari rumah.
Selain itu, lanjutnya, beberapa wilayah memang tidak lagi memiliki banyak anak usia sekolah dasar. Oleh sebab itu, data sebaran anak dan populasi usia SD di setiap kecamatan juga turut menjadi bahan evaluasi.
"Yang jelas juga, yang wilayahnya sekarang sudah nggak ada anak-anak yang usianya jenjang SD. Ada beberapa, nanti bisa dilihat di Dikdas," sambungnya.
Menanggapi kondisi tersebut, pihaknya tetap membuka pendaftaran siswa baru secara offline bagi SD yang belum memenuhi pagu. Langkah ini juga untuk mempermudah masyarakat dari wilayah sekitar, termasuk dari Kabupaten Malang.
"Boleh. Offline. Karena kalau online lagi pasti akan membingungkan masyarakat. Di pengumuman kami pun ada, yang belum terpenuhi (SD) bisa membuka pendaftaran offline," ucap Suwarjana.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflikh Adhim, menyampaikan dari total 195 SD negeri yang ada, sebanyak 93 SD masih belum memenuhi pagu siswa baru hingga pertengahan Juni 2025.
"Dari data per 14 Juni 2025, itu ada 93 sekolah jenjang SD yang belum penuh pagunya," terangnya.
Menurut Adhim, kondisi ini bukan hal baru. Fenomena ini hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana SD yang memiliki akses lebih mudah dan menjadi favorit masyarakat, cenderung lebih cepat penuh.
Ia mencontohkan di kawasan Bareng, yang memiliki lima SD negeri. Dari kelima sekolah tersebut, SDN Bareng 3 menjadi yang paling diminati, sementara SDN Bareng 2, 4, dan 5 masih kekurangan siswa. (*)
Reporter: Santi Wahyu
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
