Surabaya- Meski di masa pandemi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetapberupaya untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Terutama kepada parapelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pahlawan yang terdampakpandemi sehingga membuat omzet penjualan mereka menurun.
KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan,sesuai dengan konsepnya, Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Surabaya bertujuanuntuk menampung atau merelokasi UMKM yang terdampak pembangunan. Sepertipembangunan jalan, saluran ataupun jembatan.
"Biasanyakan ada pembangunan jalan, saluran, atau jembatan, nah para pedagang itu kanharus pindah atau direlokasi. Karena direlokasi itu, kemudian mereka ditampungke SWK tersebut," kata Eri, Jum'at (21/8/2020).
Namundemikian, Eri menyatakan, bahwa sentra PKL atau SWK tersebut tak hanya dapatdimanfaatkan bagi para pelaku UMKM yang terdampak pembangunan. Warga sekitarSWK yang ber KTP Surabaya juga dapat menggunakan sentra PKL itu. "Bisajuga untuk menampung pelaku usaha UKM yang ada di wilayah sekitarnya,"katanya.
MenurutEri, sentra PKL atau SWK merupakan wujud kepedulian Pemkot Surabaya dalampemberdayaan masyarakat. Sebab, dalam proses pembangunan, tentunya ada wargayang terdampak seperti para pedagang. Karena itu, mereka mendapat solusi ataspermasalahan dampak dari pembangunan tersebut.
"Karenakita tidak bisa asal gusur mereka, terus tidak ada solusi. Tapi yang pasti kitapindahkan mereka ada solusinya, kita bikin penampungan berupa SWK agar merekatetap bisa berjualan," tutur dia.
Akantetapi, bencana pandemi Covid-19 kemudian melanda Surabaya, bahkan hampir diseluruh wilayah Indonesia. Sehingga otomatis omzet penjualan pedagang di SWKitu ikut menurun. Apalagi, saat penerapan PSBB (Pembatasan Sosial BerskalaBesar) di Surabaya Raya, pedagang di SWK tidak diperbolehkan menerima pembelidi tempat. Hal itu otomatis berdampak pada omzet penjualan para pedagang.
Karenaitu kemudian Pemkot Surabaya mengambil langkah cepat agar penjualan parapedagang khususnya UMKM itu tetap berjalan. Salah satunya yakni menerapkansistem penjualan take away di SWK tersebut. "Sebelumnya pembelian melaluitake away saja. Tapi sekarang sudah diperbolehkan untuk menerima pembeli ditempat, namun dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudahditentukan," ungkap Eri.
Disamping itu pula, Eri menyebut, untuk meringankan beban para pedagang di SentraPKL atau SWK karena dampak pandemi, pemkot sebelumnya juga membebaskan biayaretribusi SWK selama tiga bulan. Yakni, bulan April, Mei dan Juni 2020.Tujuannya tak lain, agar roda perekonomian para pedagang di SWK itu tetapberputar.
"Jadikita bebaskan retribusinya. Karena penghasilan mereka di bawah Rp 2,5 juta perbulan. Sesuai peraturan, jika omzet pedagang dalam satu bulan di bawah Rp 2,5juta, maka kita bebaskan retribusinya," kata Eri.
Seiringberjalannya waktu, kini penjualan di sentra PKL atau SWK di Surabaya terusmerangkak naik. Bahkan, omzet penjualan para pedagang terus meningkat. Sejakbulan Juli 2020, para pedagang di SWK mulai dapat berjualan dengan menerimapembeli di tempat. Namun, dengan catatan tetap menjalankan protokol kesehatan.
"Kitakerjasamakan dengan layanan antar, seperti ojek online dan sebagainya. Memangsaat ini tidak kelihatan orangnya (pembeli) yang datang di SWK tapi omzet-nyanaik. Kita bisa lihat dari pantauan kasir kami yang ada di masing-masing SWKitu lebih banyak menggunakan layanan antar itu," papar dia.
Sementaraitu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkopum) Kota Surabaya, WidodoSuryantoro menyatakan, bahwa sistem single kasir telah lama berjalan dibeberapa SWK Surabaya. Ini bertujuan untuk memantau transaksi penjualan dimasing-masing SWK tersebut, apakah naik atau menurun. Sehingga kemudian pemkotbisa segera sigap mencari solusi atas permasalahan itu.
"Sistemsingle kasir sudah lama berjalan, dan kita prioritaskan pada SWK yang memilikitransaksi tinggi," kata Widodo.
MenurutWidodo, untuk memulihkan ekonomi di Surabaya di masa pandemi harus dilakukansecara komprehensif. Pasalnya, hampir semua sektor terdampak pandemi danterutama para pelaku UMKM.
"Memangpenanganannya itu harus komprehensif, karena semua lini terdampak. Sesuai tugaspokok dan fungsi kita (Dinas Koperasi), maka usaha mikro-nya yang kitaintervensi," pungkas dia. (ist)
.jpg)
.jpg)
