DPRD Jatim Tegaskan Perluasan Lima Program Bansos di Jatim Bukti Strategi Pembangunan Inklusif

SURABAYA (Lentera) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo menilai langkah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menambah anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp43,19 miliar melalui PAPBD 2025 sebagai strategi pembangunan inklusif, untuk memperkuat ketahanan sosial terutama bagi kelompok rentan.

"Perluasan bansos bukan sekadar soal jumlah penerima atau besaran anggaran, tetapi bagian dari strategi pembangunan inklusif untuk memperkuat ketahanan sosial," ungkap Rasiyo, Kamis (12/6/2025).

Mantan Sekdaprov dan Kadindik Jatim itu menyebutkan bahwa penambahan anggaran ini dialokasikan untuk memperluas lima program bansos strategis yang dikelola oleh Dinas Sosial Jatim. Menurutnya, langkah ini menjadi bukti konkret bahwa gubernur ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal, khususnya masyarakat ekonomi rentan.

“Perluasan ini adalah bentuk aksi nyata untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperkuat pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Adapun lima program bansos yang diperluas antara lain, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk Lansia, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (KE), Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Mandiri (KIP Putri Jawara), dan Bantuan Alat Bantu Mobilitas Penyandang Disabilitas.

Politisi Demokrat tersebut menegaskan, penambahan ini bukan hanya soal nominal, tapi lebih kepada keberpihakan terhadap rakyat kecil. “Komitmen dari Bu Khofifah untuk mensejahterakan rakyat tercermin jelas dalam kebijakan ini,” katanya.

“Tentunya kami selaku Komisi yang membidangi kesejahteraan akan mendukung kebijakan yang pro rakyat,” pungkasnya.

Reporter: Pradhita/Editor: Ais