WASHINGTON (Lentera) - Pemerintah Ukraina menyatakan gagal melakukan pembayaran sebesar USD 665 juta (setara Rp 10,86 triliun) atas utang pemerintah terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi setelah negosiasi restrukturisasi dengan sekelompok kreditor yang dipimpin oleh dana lindung nilai gagal mencapai kesepakatan.
Mengutip Bloomberg, negara di Eropa Timur ini telah mengalami tekanan berat pada sektor ekonomi dan keuangan akibat invasi besar-besaran Rusia yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun. Tahun lalu, Ukraina dan para investor sepakat untuk menghapus klausul gagal bayar silang antara waran PDB (GDP warrants) dan obligasi internasional reguler. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah kegagalan bayar pada satu instrumen memicu kegagalan pada instrumen lainnya.
Saat ini, Ukraina masih memiliki sekitar 20 persen dari waran tersebut, yang memberikan imbal hasil kepada investor ketika pertumbuhan ekonomi riil mencapai 3 persen dalam setahun. Pembayaran yang jatuh tempo pada 2 Juni dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Namun, pemerintah Ukraina menyatakan pada Jumat lalu bahwa moratorium pembayaran obligasi, yang diberlakukan tahun lalu, akan tetap berlangsung hingga proses restrukturisasi utang selesai.
“Ukraina tetap berkomitmen untuk melaksanakan restrukturisasi sekuritas terkait PDB yang komprehensif, adil, dan merata,” kata Kementerian Keuangan dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah juga berupaya menjaga kesesuaian dengan target utang dalam program Dana Moneter Internasional (IMF) dan prinsip perlakuan sebanding dengan kreditor bilateral resmi.
Surat berharga tersebut dijadwalkan jatuh tempo pada 2041 dan tidak termasuk dalam restrukturisasi utang senilai USD 20 miliar yang disepakati tahun lalu untuk mendukung Ukraina selama masa perang.
Pada April lalu, pemerintah dan pemegang waran GDP, termasuk Aurelius Capital Management LP dan VR Capital Group menggelar pembicaraan mengenai restrukturisasi utang senilai USD 3,2 miliar. Ukraina menawarkan dua opsi, termasuk pertukaran penuh menjadi obligasi negara dengan membuka kembali surat utang yang sudah ada.
Namun, investor hanya bersedia merestrukturisasi pembayaran bulan Mei, dengan tuntutan pembayaran tunai lebih dari USD 400 juta dan konversi lebih dari USD 200 juta menjadi obligasi baru, syarat yang ditolak oleh Ukraina.
Pada Jumat, waran PDB diperdagangkan di level 73 sen per dolar, jauh di bawah harga puncaknya sekitar 88 sen pada Februari lalu. Setelah tanggal 2 Juni, waran tersebut akan diperdagangkan secara kumulatif terhadap jumlah yang belum dibayarkan, kecuali terdapat kesepakatan eksplisit di antara pelaku pasar dalam perdagangan tertentu, jelas Kementerian Keuangan.
Permintaan atas obligasi dolar Ukraina sempat melonjak setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden AS pada November lalu, karena muncul harapan ia akan mendorong berakhirnya perang. Namun, keuntungan itu segera menguap ketika hubungan Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy memburuk, dan prospek perdamaian dengan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin redup.
Pada Agustus tahun lalu, pemerintah Ukraina sempat membayar sekitar USD 200 juta kepada pemegang waran GDP, termasuk biaya persetujuan dan bunga sebesar USD 130 juta, serta pembayaran tertunda dan bunga sebesar USD 70,5 juta yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi 2021. Setelah itu, pemerintah memutuskan menangguhkan sementara semua pembayaran atas surat berharga tersebut.
Minggu lalu, lembaga pemeringkat Fitch Ratings menetapkan Ukraina pada status "Default Terbatas", dan menyatakan bahwa peringkat kelayakan kredit negara tersebut tidak akan berubah sampai hubungan dengan mayoritas kreditor eksternal dinormalisasi. Fitch juga menyebut bahwa waran GDP akan dikategorikan sebagai "non-performing" setelah melewati tanggal pembayaran.
Co-Editor: Nei-Dya/berbagai sumber
.jpg)
