SURABAYA (Lentera)– Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono, mendukung penuh upaya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mengusulkan skema pembiayaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), untuk merampung proyek besar yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Seperti diketahui, untuk merampungkan beberapa proyek besar seperti Jalan Lingkar Luar Timur (OERR) dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), kebutuhan penanganan banjir di kampung-kampung, hingga program renovasi rumah tak layak huni, total dibutuhkan dana lebih dari Rp20 triliun. Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 Kota Surabaya besarnya Rp12,3 triliun.
Baktiono mengatakan, pembangunan kota Surabaya tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat setiap tahun.
“Usulan masyarakat dari tingkat RT, RW, kelurahan sampai musrenbang kota itu banyak, tapi yang bisa terpenuhi hanya sekitar 20 persen. Kenyataannya, anggaran kita sangat terbatas,” kata Baktiono ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (14/5/2025).
Politisi senior dari PDI Perjuangan ini menjelaskan, pada awal tahun, APBD Kota Surabaya bahkan dimulai dari angka nol. Dana yang tersedia pun lebih banyak difokuskan untuk belanja wajib seperti gaji pegawai, sektor kesehatan, dan pendidikan.
Sementara untuk pembangunan lainnya, pemkot bergantung pada dana bagi hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat, serta sumber pendanaan lainnya.
Sebagai solusi, Baktiono mendorong optimalisasi Alternatif Pembiayaan untuk Pembangunan Umum (APBU) dengan melibatkan pihak swasta seperti perusahaan asing, perbankan, BUMN, hingga pengusaha lokal.
“Kalau mengandalkan kemampuan sendiri, sampai kapan pun cita-cita pembangunan kota ini tidak akan tercapai. Karena itu, fungsi manajerial pemerintah kota sangat penting untuk menggandeng kekuatan lain demi kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Baktiono juga mencontohkan bahwa biaya pendidikan operasional bisa dibantu melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari para pengusaha.
“Forum CSR bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan anak-anak sekolah. Tinggal dikoordinasikan dengan pemkot agar tidak terjadi tumpang tindih program,” ujarnya.
Dalam hal pembangunan sektor perdagangan, Baktiono menyarankan agar pemkot menggandeng pebisnis profesional. Namun ia mengingatkan pentingnya seleksi mitra yang ketat.
“Kalau mau bangun pasar, panggil pebisnis. Tapi cek dulu track record-nya agar tidak merugikan pemkot. Transparansi dan akuntabilitas tetap harus dijaga,” pungkasnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
.jpg)
