Dana Pembangunan Terbatas, Wali Kota Eri Usul Pembiayaan Alternatif

SURABAYA (Lentera)– Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkap secara terbuka tantangan besar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kota.

Beberapa proyek besar yang tengah dicanangkan, seperti Jalan Lingkar Luar Timur (OERR) dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) yang membutuhkan anggaran fantastis masing-masing Rp6 triliun dan Rp1,6 triliun. 

Ditambah dengan kebutuhan penanganan banjir di kampung-kampung sebesar Rp3 triliun dan program renovasi rumah tak layak huni senilai Rp245 miliar. Total kebutuhan anggaran pembangunan mencapai lebih dari Rp7 triliun.

“Kalau kita ingin kerjakan semuanya, butuh lebih dari Rp20 triliun. Tapi saya hanya punya sekitar Rp2 triliun per tahun untuk pembangunan,” ungkap Eri, Sabtu (12/4/2025).

Dengan APBD Surabaya mencapai Rp12,3 triliun, sebagian besar anggaran telah terserap untuk belanja wajib dengan rincian Rp3,6 triliun untuk gaji pegawai, Rp2,46 triliun untuk pendidikan, dan Rp2,4 triliun untuk sektor kesehatan termasuk program Universal Health Coverage (UHC). 

"Sisanya hanya sekitar Rp2 triliun yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan lainnya," ucap Eri.

Melihat keterbatasan tersebut, Eri mengusulkan skema pembiayaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sebagaimana yang dianjurkan Presiden. Dengan kerja sama tersebut ia berharap proyek seperti OERR bisa terealisasi pada 2028 lewat skema tersebut.

"Karena itulah saya mengatakan kepada DPRD, ayo bisa kita lakukan dengan pembiayaan sehingga OERR ini bisa jalan di tahun 2028. Seperti yang disampaikan Pak Presiden, kalau ada pembangunan infrastruktur besar, gunakan KPBU sehingga pembayarannya sesuai dengan kemampuan kita," terangnya.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Surabaya akan terhambat tanpa pembangunan infrastruktur seperti OERR dan JLLB, sebuah proyek yang sulit diwujudkan hanya dengan APBD yang terbatas. 

"Sebagai gambaran, APBD Surabaya sebesar Rp12,3 triliun mungkin tampak besar, namun nyatanya tidak mencukupi untuk kebutuhan kota," jelasnya.

Ia menggambarkan setelah pemenuhan berbagai belanja wajib yang besar, alokasi anggaran APBD untuk pembangunan dan kebutuhan operasional lainnya memerlukan prioritisasi yang cermat. 

Untuk itu, Eri mengajak DPRD dan warga Surabaya berdiskusi mengenai prioritas pembangunan dan skema pembiayaan yang paling efektif. 

Selain itu, ia juga mendorong DPRD untuk melakukan pembahasan secara transparan, bahkan melalui siaran langsung, agar seluruh warga Surabaya dapat mengetahui prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia.

"Saya bersama DPRD akan menentukan mana dulu yang akan dibangun. Saya ingin alokasi anggaran terbuka, semua orang tahu," pungkasnya.