Wakil Ketua Komisi XI DPR RI : Tarif AS Alarm Serius, Pemerintah Harus Respon dengan Aksi Nyata dan Berani

JAKARTA (Lentera) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri menyebut kebijakan Amerika Serikat (AS) yang mengenakan total tarif 42% terhadap produk Indonesia sebagai alarm serius bagi ekonomi nasional. Ia menegaskan, pemerintah harus merespons cepat dengan langkah nyata dan berpihak.
“Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus turun tangan penuh,” ujar Hanif di Jakarta, Kamis (3/4/2025).
Per 2 April 2025, AS memberlakukan tarif dasar 10% plus tambahan 32% untuk Indonesia. Ekspor Indonesia ke AS tahun lalu mencapai USD 31 miliar (sekitar Rp500 triliun), dengan produk utama seperti alas kaki, tekstil, minyak nabati, dan alat listrik.
Hanif yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB, mengingatkan, dampak tarif baru AS bisa meluas kalau tidak segera direspon memadai, seperti ekspor yang turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli melemah. Rupiah juga tertekan ke Rp 16.675 per dolar, meski BI sudah intervensi dengan lebih dari USD 4,5 miliar cadangan devisa.
“Strategi moneter sangat penting. Tapi kalau strategi fiskal dan sektor riil tak diperkuat, ekonomi kita bisa limbung,” tegasnya.
Hanif mendorong pembukaan pasar ekspor ke BRIICS dan Afrika, serta penguatan UMKM dan industri lokal berbahan baku dalam negeri.
“Tarif tinggi dari AS harus jadi momentum untuk produk lokal naik kelas. Kita butuh keberanian dan dukungan konkret,” katanya.
Hanif juga menekankan pentingnya investasi pada SDM, termasuk tenaga kerja migran yang menyumbang devisa USD 14 miliar tahun lalu.
“Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima sampai sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” ujar Menteri Ketenagakerjaan RI periode 2014-2019 ini.
Menutup pernyataannya, Hanif menegaskan bahwa dalam situasi penuh tekanan, arah dan keberanian sebuah bangsa diuji. "Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” pungkasnya.* (*)
Editor : Lutfiyu Handi