JAKARTA (Lentera) - Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata mengatakan akan mengefisienkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun yang diterapkan di berbagai sektor untuk mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
"Kami telah menandai anggaran yang dapat dihemat, dengan nilai mencapai Rp1,548 triliun, yang nantinya akan dialokasikan untuk mendukung program-program yang lebih strategis, terutama yang langsung berdampak pada pelayanan publik," kata Michael di Balai Kota Jakarta, Senin (17/2/2025).
Dalam proses penyisiran anggaran, lanjut Michael, pihaknya bekerja sama dengan forum Asisten Sekda DKI Jakarta untuk memastikan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penyesuaian anggaran yang mendalam.
Michael menjelaskan, aspek pengurangan meliputi makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas baik luar negeri, dalam negeri, maupun dalam kota, pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, maupun grup diskusi terfokus (FGD).
Selai itu, juga efisiensi pada belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur dalam belanja operasi, penerapan kebijakan selektif dalam pemberian hibah kepada kementerian/lembaga, serta penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah.
"Pemprov DKI juga menyesuaikan alokasi anggaran untuk makan minum dalam berbagai kegiatan, terutama yang berkaitan dengan aktivitas lapangan, rapat, dan jamuan tamu. Langkah ini diambil untuk mengurangi pemborosan dan memastikan anggaran lebih terfokus pada tujuan utama, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Michael.
Lebih lanjut, Michael mengatakan pengurangan biaya perjalanan dinas yang dilakukan terutama pada kegiatan yang berkaitan dengan studi banding dan perjalanan luar negeri.
Michael menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap bahwa langkah efisiensi ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Dengan alokasi anggaran yang lebih efektif untuk program-program pembangunan yang lebih strategis dan tepat sasaran," ungkapnya.
Pekan lalu, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mendukung bila anggaran camilan dihemat yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Monggo (silahkan) apa aja yang mau diefisienkan termasuk urusan snack (camilan). Saya termasuk penganut tidak makan snack banyak-banyak. Jadi bagi saya snack-nya mau dipotong, monggo," ujar Pramono di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
.jpg)
.jpg)