Imbas Pemangkasan Angaran, MK Hanya Bisa Gaji Pegawai Sampai Mei 2025

JAKARTA (Lentera) – Mahkamah Konstitusi (MK) RI hanya bisa membayar gaji pegawai hingga Mei 2025, imbas kebijakan pemangkasan anggaran.

Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan menjelaskan MK pada 2025 memiliki pagu anggaran Rp 611,4 miliar, dengan realisasi anggaran sudah sebesar 51,73 persen atau setara dengan Rp 316 miliar. Dengan begitu, sisa anggaran sekitar Rp 295 miliar.

“Sisa anggaran saat ini adalah Rp 295 miliar, masing-masing kami alokasikan Rp 83 miliar untuk belanja pegawai dan belanja barang Rp 198 miliar, belanja modal Rp13 miliar,” kata Heru dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu(12/2/2025) mengutip CNN Indonesia, Kamis(13/2/2025).

Berdasar informasi dari Dirjen Anggaran, MK mendapat blokir anggaran sebesar Rp 226 miliar.

“Dari blokir tersebut pagu anggaran MK berubah menjadi Rp 385,3 miliar, sehingga sisa anggaran yang dapat kami gunakan sampai saat ini Rp 69 miliar,” katanya.

Ia mengatakan anggaran yang tersisa Rp 69 miliar tersebut, dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 45 miliar.

Pembayaran tenaga PPNPN dan tenaga kontrak Rp 13 miliar, langganan daya dan jasa Rp 9 miliar, tenaga outsourching Rp 610 juta dan honorium perbantuan penyelenggaraan persidangan perkara Rp 409 juta.

“Dengan demikian terhadap pemotongan, kami memiliki dampak. Kami alokasikan gaji dan tunjangan Rp 45 miliar sampai bulan Mei 2025,” ungkapnya.

Dampak lain, adanya komitmen dalam rangka PHPU dan Pilkada tidak dapat dibayarkan karena tidak ada anggaran tersisa. Termasuk kebutuhan penanganan PUU, SKLN dan perkara lainnya hingga akhir tahun.

“Komitmen untuk pemeliharan kantor seperti pemeliharaan gedung, kendaraan peralatan mesin dan keperluan pokok perkantoran lainnya tidak dapat dibayarkan,” paparnya.

Berdasar hal tersebut, MK mengajukan usulan pemulihan anggaran yakni pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 38 miliar untuk Juni sampai Desember 2025.

“Operasional pemeliharaan kantor sebesar Rp 20 miliar, serta penanganan perkara pilkada lima tahunan dan PUU sebesar Rp 130 miliar,” imbuhnya.

Editor: Arief Sukaputra