MALANG (Lentera) - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada layanan sosial kepada masyarakat.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengatakan pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut terkait kebijakan efisiensi tersebut. Namun, ia menegaskan pemangkasan anggaran, terutama dalam perjalanan dinas, tidak akan mengganggu pelayanan esensial yang diberikan Dinsos.
"Kami menunggu saja, karena nanti akan ada desk evaluasi. Tapi kalau di Dinsos, efisiensi tidak akan mempengaruhi pelayanan masyarakat. Harapan kami seperti itu, dan sepertinya tidak akan berdampak signifikan. Sebab, kegiatan di Dinsos kebanyakan berkaitan dengan penanganan, asistensi, dan asesmen," ujar Donny, Rabu (12/2/2025).
Menurutnya, dalam SE Wali Kota, kebijakan efisiensi anggaran bersifat umum tanpa menyebutkan besaran pemangkasan untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Salah satu poin dalam kebijakan ini mencakup pengurangan anggaran perjalanan dinas, yang kemudian harus disesuaikan oleh masing-masing instansi.
"Di SE itu tidak disebutkan angka pastinya. Misalnya perjalanan dinas dikurangi sekian persen, jadi kami harus memetakan perjalanan dinas mana yang lebih penting," jelasnya.
Donny mengakui, perjalanan dinas bagi Dinsos tidak sekadar kegiatan seremonial, tetapi lebih sering berkaitan dengan penjangkauan layanan sosial. Hal ini karena banyak panti rehabilitasi yang menjadi tujuan penanganan berada di luar Kota Malang, seperti di Pasuruan, Probolinggo, Solo, dan Madiun.
"Kalau efisiensi, mungkin nanti bisa kami terapkan yang biasanya perjalanan dinas dengan melibatkan beberapa orang, mungkin nanti kita lihat kapasitasnya, kalau ngantar 1 orang ya berati butuh 1 petugas saja," imbuhnya.
Terkait efisiensi dalam kegiatan seremonial atau Focus Group Discussion (FGD), Donny mengaku masih menunggu arahan lebih lanjut dari tim evaluasi anggaran. Saat ini, Dinsos Kota Malang sedang menginventarisasi kegiatan mana saja yang relevan dengan Inpres dan SE Wali Kota sebelum dilakukan desk evaluasi bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
"Kami sudah diminta menginventarisir kegiatan yang sesuai dengan Inpres dan SE yang mana. Nah nanti kami pilah, setelah itu ada desk evaluasi, nanti ditanya urgensinya apa dan sebagainya. Saya pikir kalau memang urgen pasti ya masih bisa dilaksanakan," terang Donny.
Meski harus menyesuaikan kebijakan efisiensi, Donny kembali menegaskan program utama Dinsos, terutama yang berkaitan dengan bantuan sosial, rehabilitasi, dan asesmen, diharapkan tetap berjalan optimal.
Reporter: Santi Wahyu/Co-Editor: Nei-Dya
.jpg)
.jpg)