SURABAYA (Lenteratoday) -Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memberikan skala prioritas bagi mereka yang tingkat ketidaklayakan paling parah terkait Program Dandan Omah atau Rutilahu (Rumah tidak layak huni).
Seperti diketahui, pada 2025 ini, Pemkot Surabaya merencanakan membedah ribuan rumah lewat program Dandan Omah 2025. Program rutin bedah rumah di Kota Surabaya ini akan mencari 2.069 rumah yang paling tidak layak huni.
Aning menuturkan, untuk merealisasikan program tersebut, tiim dari kelurahan, kecamatan dan tim teknis harus mengecek kondisi riil lapangan rumah-rumah warga yang nyaris roboh atau kurang layak.
"Tim dari Pemkot Surabaya yang akan menyeleksi kemudian tim yang akan mengerjakan bedah rumah. Namun ternyata jumlah yang antre bedah rumah jauh lebih banyak," terang Aning, Jumat (3/1/2025).
Aning menyebut, jika DPRD Surabaya bersama Pemkot sudah menganggarkan bedah rumah 2025 untuk 2.069 rumah warga Surabaya. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah yang antre mengajukan bedah rumah. Saat ini total antrean Dandan Omah mencapai 7.789 warga.
"Semua data sudah masuk dari seluruh kelurahan dan kecamatan di Surabaya. Data yang masuk antrean ini sudah sesuai by name by address. Lantas siapa yang paling didahulukan," tanya Aning.
Untuk itu, politisi dari Fraksi PKS ini mendesak Pemkot agar memberikan skala prioritas bagi mereka yang tingkat ketidaklayakan paling parah.
Di samping itu, ia juga mengingatkan agar program Rutilahu itu diprioritaskan. Tim di lapangan harus peka, akurat, dan penuh tanggung jawab sehingga Dandan Omah tepat sasaran.
"Tahun ini tak ada anggaran Rusunawa sehingga Rutilahu harus dituntaskan sesuai kuota. Permudah jangan dipersulit. Selama mereka warga KTP asli Surabaya dan tinggal di rumah sendiri," tutupnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
.jpg)