SURABAYA (Lenteratoday)- Juru parkir (Jukir) liar di Jalan Setail atau di sekitar Kebun Binatang Surabaya (KBS) dengan tarif tak wajar masih terus terjadi.
Hal ini turut dialami Shinta, warga Sidoarjo yang sengaja datang ke KBS untuk mengisi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) bersama teman-temannya.
Shinta bercerita, saat hendak mencari tempat parkir ia justru diarahkan untuk parkir di luar area KBS mengingat parkir di dalam KBS sudah penuh. Alhasil, ia parkir di sekitar Jalan Setail dan dipatok harga Rp 10 ribu.
"Padahal di sana ada juga petugas dari Dishub yang turut membantu mengatur parkir. Ketika saya tanya teman-teman mereka hanya membayar Rp 3 ribu dengan karcis resmi, tapi kok saya malah diminta Rp 10 ribu," ucap Shinta, Jumat (3/1/2025).
Menanggapi masalah tersebut, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Cahyo Siswo Utomo mengatakan, adanya tarif parkir yang jauh melebihi ketentuan jelas merugikan masyarakat dan mencoreng citra Kota Surabaya.
Untuk itu, pihaknua mendorong Dinas Perhubungan (Dsihub) dan Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban di lokasi-lokasi rawan parkir liar, terutama saat momen Nataru.
"Selain itu, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai tarif parkir resmi, sehingga mereka tidak menjadi korban praktik pungutan liar," kata Cahyo, Jumat (3/1/2025).
Guna mencegah praktik parkir liar kembali terjadi, Ketua Fraksi PKS ini meminta agat Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) lebih dioptimalkan.
"Dengan adanya TIJ, pelanggaran parkir liar di sekitar KBS menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara Pemkot, Dishub, dan aparat keamanan. DPRD akan mendorong evaluasi sistem pengelolaan TIJ agar mampu mengakomodasi lebih banyak pengguna sekaligus mencegah praktik jukir liar," ungkap Cahyo.
Selain penertiban, pihaknya juga meminta masyarakat perlu diberi insentif untuk memanfaatkan TIJ. Misalnya, tarif parkir di TIJ dapat lebih murah dibanding parkir on-street, atau diberikan potongan tarif jika menggunakan transportasi umum setelah parkir. Hal ini sejalan dengan upaya mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan.
"Parkir liar yang gila-gilaan seperti yang diberitakan menunjukkan adanya celah dalam sistem pengelolaan parkir di Surabaya," tambahnya.
Untuk itu, pihaknya mendesak Pemkot Surabaya segera memperbaiki sistem ini, termasuk dengan memperluas implementasi sistem parkir elektronik (e-parking) di kawasan strategis seperti KBS. Hal ini dapat meminimalkan keterlibatan jukir liar dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Kami di DPRD Surabaya mendukung penuh pengoptimalan TIJ sebagai bagian dari solusi sistemik untuk mengatasi masalah parkir liar, namun apabila TIJ terdapat keterbatasan dalam menampung volume parkir kendaraan kami akan mendorong Pemkot untuk segera menyusun rencana strategis guna mengatasi keterbatasan TIJ termasuk juga siap memantau efektivitas operasional TIJ dan mendukung penyesuaian regulasi untuk mensolusikan parkir liar atau anggaran jika diperlukan," tutupnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
.jpg)