BATU (Lenteratoday) - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mengambil langkah cepat mengantisipasi meluasnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak, yang mulai terdeteksi di wilayahnya dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendatangkan vaksin PMK.
Berdasarkan catatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan-KP) Kota Batu, per 30 Desember 2024 kemarin tercatat ada 3 kasus PMK yang ditemukan pada ternak sapi di wilayah Pendem dan Pesanggrahan.
"Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Sekda, karena ini adalah masalah yang signifikan. Kota Batu adalah salah satu kota yang penghasil susu sapi dan peternakannya cukup tinggi. Maka kami akan coba dengan BTT supaya kami bisa mendatangkan vaksin," ujar Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, Kamis(2/1/2025).
Aries menambahkan langkah ini akan dilakukan dengan pendampingan dari Kejaksaan Negeri (Kajari) Batu, untuk memastikan penggunaan anggaran BTT sesuai regulasi. Menurutnya penggunaan BTT menjadi pilihan, sebab dari Pemerintah Pusat, Pemprov Jatim ataupun APBD Murni 2025 Kota Batu tidak menganggarkan alokasi vaksin PMK pada 2025 ini.
"Masalah ini tidak boleh dibiarkan lama, harus cepat ditangani agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Distan-KP Kota Batu, Heru Yulianto mengatakan sesuai instruksi Pj Wali Kota Aries maka penanganan PMK akan segera dibahas dalam rapat internal.
Heru menghendaki penanganan vaksinasi kemungkinan besar akan menggunakan anggaran BTT, mengingat tidak adanya dukungan dana dari APBN sejak vaksinasi terakhir pada Mei 2024.
"Mulai 2022 sampai dengan Mei 2024, itu kan dicover APBN. Baik itu untuk vaksinnya, obat-obatan terus ada biaya operasionalnya. Tetapi setelah itu nggak ada, karena itu Pemkot Batu masih akan menyusun BTT. Soalnya selama ini kan kami gak tahu harganya vaksin berapa," ujarnya.
Heru juga mengungkapkan populasi ternak berkuku belah di Kota Batu cukup besar, berdasarkan data yang dimiliki terdapat 2.535 ekor sapi potong, 8.535 sapi perah, 8.832 kambing, 7.190 domba, dan 190 babi. Seluruhnya berpotensi terpapar PMK jika tidak ditangani dengan baik.
Lebih lanjut Heru menjelaskan kasus PMK yang terdeteksi saat ini, sebagian besar menyerang ternak sapi yang belum pernah divaksin, termasuk yang baru lahir. Selain itu, lalu lintas hewan ternak dari luar daerah juga menjadi salah satu faktor risiko penyebaran.
“Contohnya di Pendem kalau gak salah. Itu sapinya didatangkan dari Pujon, mati. Tapi untuk ternak lokal yang sudah divaksin sebelumnya, insyaallah tidak ada masalah,” jelas Heru.
Meski saat ini hanya tercatat 3 kasus, Heru mengakui penyebaran PMK sangat cepat, bahkan dapat melalui udara seperti Covid-19. Oleh karena itu, pembatasan lalu lintas hewan ternak juga menjadi opsi yang tengah dipertimbangkan.
"Biasanya yang divaksin, hanya yang belum saja. Kan ada jatahnya, tapi kita lihat perkembangan di lapangan," pungkas Heru.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
.jpg)
.jpg)