JAKARTA (Lenteratoday) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan maraknya orang dalam (Ordal) yang bekerja tak professional mengakibatkan hampir separuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia merugi.
Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa BUMD di Indonesia berjumlah 1.057 perusahaan dan hampir separuhnya "berdarah". Akibat kerugian tersebut jelas berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang optimal.
"Hampir separuhnya bleeding, kenapa? menaruh orang, menaruh keluarga, saudara, teman, di situ yang nggak kapabel," kata Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Terkait dengan kondisi tersebut, Tito sudah mengeluarkan surat edaran agar menyetop operasional BUMD yang sudah tidak mampu diselamatkan. Karena jika operasionalnya diteruskan, maka kerugian yang dialami BUMD harus ditambal oleh APBD.
"Nah ini terus bergulir dari kepala daerah. Ganti kepala daerah, menaruh orang baru, makin dalam lagi persoalannya, makin rugi lagi," ungkap Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia itu.
Dia mengatakan bahwa BUMD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri, dan bahkan fungsinya seperti Menteri BUMD. Untuk itu, dia meminta kepada para kepala daerah untuk mengubah pola pikir agar tak sekadar fokus terhadap belanja daerah melainkan juga fokus terhadap cara mencari pendapatan.
Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto sudah menargetkan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen. Hal itu, kata dia, perlu juga didukung oleh kondisi keuangan di daerah. (*)
Sumber : antara | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)