PemerintahIndonesia tengah mempertimbangkan mencabut Peraturan Menteri Hukum dan HAMNomor 11 Tahun 2020 yang mengatur pelarangan sementara kedatangan warga negaraasing ke wilayah Indonesia menyusul rencana dibukanya gerbang wisata Bali tahap3 pada 11 September mendatang.
AsistenDeputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang KoordinasiPariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Maritim danInvestasi Kosmas Harefa lantas menyatakan, pemerintah tetap akan melihatdinamika yang terjadi, senantiasa melalui kajian mendalam dan terus berpegangpada prinsip kehati-hatian dalam membuat kebijakan.
"Permenkumham11/2020 masih tetap berlaku, tetapi ada pengecualian tertentu, seperti medicalurgent dan urusan penting yang lain, kita ikuti dinamika, tetapi kita masihakan pertimbangkan, yang pasti Kemenkumham akan merevisi sesuai dinamika. Kamibersama lintas kementerian/lembaga terkait tidak akan gegabah, dan saat ini punlintas kementerian/lembaga lebih solid," ujarnya dalam acara BincangMedia, dihelat secara virtual, Jumat kemarin (07/8/2020).
Sebelumnya,pada Jumat 31 Juli 2020, Kemenko Marvesbersama Kementerian Pariwisata danEkonomi Kreatif dan Pemerintah Provinsi Bali, menggelar Deklarasi ProgramKepariwisataan dalam Tatanan Kehidupan Bali Era Baru dan DigitalisasiPariwisata Berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Adapun,Bali dan pariwisata adalah dua entitas yang saling melekat dan tak terpisahkan.Dan, pariwisata merupakan salah satu bidang yang sangat diperhatikan olehPemerintah. Hal ini dikarenakan penerimaan negara melalui pariwisata sangattinggi, juga dapat menciptakan lapangan kerja.
Lebihlanjut, perihal kesiapan Labuan Bajo sebagai bakal lokasi venue KTT G20 danAsean Summit 2023. Dari data yang dimiliki oleh ITDC (Indonesia TourismDevelopment Corporation). Pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur dasar danjuga sudah menyelesaikan penyusunan master plan.
"Inisudah sangat siap untuk kita bangun, investor akan segera bangun dua hotelbintang lima, kemudian marina dan dermaga publik, berikut juga conventioncenter dan komodo sanctuary and discovery center,"ujar Edwin DS, perwakilan dari ITDC yang turut hadir sebagai salah seorangnarasumber.
Masihterkait Labuan Bajo, Shana Fatina dari Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajomenambahkan, target pada 2021 pengelolaan Bandara komodo, pun akan ditanganiBandara Changi Singapura.
"MarinaLabuan Bajo juga akan disiapkan tahun ini, KTT G20 kita akan sinergikan dengantarget jumlah kunjungan, namun setelah acara bisa tetap dipertahankan segalasesuatunya, karena tema Labuan Bajo adalah premium eco wisata yangberkelanjutan," jelasnya.
Sebagaisyarat mutlak untuk pembukaan wisata adalah penerapan protokol kesehatan disetiap destinasi wisata. Seperti misalnya, Badan Otorita Borobudur (BOB) yangtelah melaksanakan program pelatihan dan pendampingan, khusus penerapanprotokol kesehatan di sektor parekraf.
"10hari kita pelatihan secara intens dan sisanya kita lakukan pemantauan. Tujuankami, agar setiap orang yang mengikuti pelatihan, akan menjadikan hal tersebutsebagai SOP dan kebiasaan di destinasi-destinasi, selain pula kami juga adakanpelatihan fotografi dan publikasi," jelas Ibu Indah dari BOB.
Kemudian,untuk pengembangan Kaldera Toba yang sudah ditetapkan sebagai Unesco GlobalGeopark belum lama ini, Arie Prasetyo dari Badan Pariwisata Otorita Danau Toba(BPODT) mengungkapkan, pemerintah akan tetap fokus fokus kepada pembenahanamenitas, atraksi dan dukungan penuh kepada UMKM.
"Denganadanya Unesco Global Geopark, fokus kita adalah konservasi dan pendidikan sertapengembangan masyarakat bisa ditingkatkan , harapannya ini membawa dampakperekonomian bagi masyarakat setempat dengan adanya desa wisata dengan karakterkebudayaannya yang sangat kuat. Diharapkan kita sudah mempunyai blue print yangjelas untuk 25 tahun ke depan," ujarnya.
Pemerintahtelah menetapkan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas yaitu: Danau Toba,Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Likupang. Oleh karenanya Kemenko Marveswajib memfasilitasi dan mensinergikan kementerian/lembaga terkait di bawahkoordinasinya, agar segala sesuatu mengenai percepatan pembangunan di 5Destinasi Super Prioritas dapat dikerjakan secara holistik dan terintegrasi(Ist).
.jpg)
.jpg)
